Pelindungan Hukum Preventif Bagi Pekerja Yang Di PHK Dengan Alasan Efisiensi Digitalisasi Dan Otomatisasi Yang Dilakukan Perusahaan

Yudha Immanuel Christian Purba, Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hum.

2026 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Eskalasi transformasi digital memicu tren Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di mana perusahaan menjadikan otomatisasi sebagai alasan efisiensi antisipatif, meskipun kondisi finansialnya berstatus sehat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi pergeseran makna efisiensi sebagai alasan PHK ketika dikaitkan dengan kondisi digitalisasi dan otomatisasi, serta merumuskan bentuk pelindungan hukum preventif bagi pekerja yang berisiko terdampak PHK dengan alasan efisiensi akibat transformasi digital dan otomatisasi yang dilakukan perusahaan.

Sifat dan jenis penelitian ini adalah Yuridis Normatif dan Deskriptif Analitis. Data penelitian bersumber dari bahan hukum sekunder yang difokuskan pada UU Ketenagakerjaan, UU Cipta Kerja, PP Nomor 35 Tahun 2021, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011 dan Nomor 168/PUU-XXI/2023. Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan pendekatan konseptual dan historis guna menganalisis persoalan hukum dalam praktik PHK berbasis teknologi. 

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perluasan makna efisiensi antisipatif berpotensi memicu penyalahgunaan hak (abuse of rights) oleh pengusaha untuk melakukan mekanisasi saat kondisi finansial perusahaan berstatus sehat. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan tiga pilar pelindungan hukum preventif, yaitu pelembagaan program reskilling, upskilling, dan redeployment sebagai prasyarat, kewajiban audit independen atas teknologi dan keuangan, serta pembentukan Dana Penyesuaian Teknologi (Technology Adjustment Fund) yang diintegrasikan dalam Perjanjian Kerja Bersama sebagai mekanisme transisi yang berkeadilan sosial bagi pekerja terdampak.

The escalation of digital transformation triggers a trend of employment termination where companies use automation as a reason for anticipatory efficiency, even when their financial status is healthy. This research aims to analyze the implications of the shift in the meaning of efficiency as a ground for employment termination when linked to current digitalization and automation conditions, as well as to formulate ideal forms of preventive legal protection for workers at risk of being impacted by layoffs  for reasons of efficiency due to digital transformation and automation implemented by companies.

This research is normative juridical with descriptive-analytical specifications. The data is sourced from secondary legal materials focused on the Labor Law, the Job Creation Law, and Government Regulation Number 35 of 2021, as well as Constitutional Court Decisions Number 19/PUU-IX/2011 and Number 168/PUU-XXI/2023. Data analysis is conducted qualitatively using conceptual and historical approaches to analyze legal issues in technology-based employment termination practices.

The results of this study conclude that the expansion of the meaning of anticipatory efficiency has the potential to trigger an abuse of rights by employers to carry out mechanization while the company's financial condition is healthy. Therefore, this study formulates a comprehensive preventive legal protection framework by institutionalizing reskilling, upskilling, and redeployment programs as absolute prerequisites prior to any employment termination. Furthermore, it necessitates mandatory independent audits to objectively assess the technological and financial urgency of the company, complemented by the establishment of a Technology Adjustment Fund. This fund must be integrated into Collective Labor Agreements to serve as a transition mechanism that ensures social justice for the impacted workers.

Kata Kunci : pelindungan hukum preventif, PHK efisiensi, digitalisasi, otomatisasi, kecerdasan buatan