PENGARUH KEBIJAKAN PUBLIK DAN SISTEM MERIT TERHADAP INDEKS REFORMASI BIROKRASI DI PEMERINTAH DAERAH INDONESIA

Gito Saputra, Puguh Prasetya Utomo, S.I.P., M.P.A., Ph.D

2024 | Tesis | MAGISTER MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Reformasi birokrasi merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks pemerintah daerah di Indonesia, berbagai kebijakan telah diterapkan untuk memperbaiki sistem birokrasi, termasuk penerapan kebijakan publik yang berkualitas dan sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara (ASN). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas kebijakan publik dan penerapan sistem merit terhadap indeks reformasi birokrasi di tingkat pemerintah daerah. Kualitas kebijakan diukur menggunakan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK), sementara sistem merit diukur melalui Indeks Sistem Merit (ISM), yang keduanya menjadi bagian dari evaluasi reformasi birokrasi nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi untuk menguji hubungan antara variabel-variabel tersebut. Unit analisis dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota di Indonesia dengan periode penelitian tahun 2021. Data diperoleh dari sumber resmi dari instansi pemerintah yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas kebijakan publik tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap indeks reformasi birokrasi di pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun kualitas kebijakan menjadi salah satu aspek penting dalam tata kelola pemerintahan, keberhasilannya dalam mendorong reformasi birokrasi masih tergantung pada faktor lain, seperti efektivitas implementasi, kepatuhan birokrasi, serta kesiapan sumber daya manusia dalam menjalankan kebijakan tersebut. Sebaliknya,  penerapan sistem merit menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap indeks reformasi birokrasi. Pemerintah daerah yang menerapkan sistem merit dalam manajemen ASN melalui rekrutmen berbasis kompetensi, promosi yang transparan, serta pengembangan SDM yang objektif cenderung memiliki birokrasi yang lebih profesional dan akuntabel. Hasil ini menegaskan bahwa keberhasilan reformasi birokrasi sangat bergantung pada kapasitas dan integritas sumber daya manusia di sektor publik, serta pada mekanisme yang menjamin birokrasi yang bebas dari nepotisme dan praktik perkoncoan (spoils system). Oleh karena itu, rekomendasi utama dari penelitian ini adalah perlunya penguatan implementasi sistem merit melalui regulasi yang lebih ketat, evaluasi yang lebih mendalam terhadap efektivitas kebijakan, serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola reformasi birokrasi secara berkelanjutan. Kata kunci: Reformasi Birokrasi, Kebijakan Publik, Sistem Merit, Indeks Kualitas Kebijakan, Pemerintah Daerah

Bureaucratic reform is a strategic step in improving the quality of governance to be more effective, transparent, and accountable. In the context of local government in Indonesia, various policies have been implemented to improve the bureaucratic system, including the implementation of quality public policies and a merit system in the management of the state civil service (ASN). This study aims to analyze the effect of the quality of public policy and the implementation of the merit system on the bureaucratic reform index at the local government level. The quality of policy is measured using the Policy Quality Index (IKK), while the merit system is measured through the Merit System Index (ISM), both of which are part of the evaluation of national bureaucratic reform. This study uses a quantitative approach with regression analysis methods to examine the relationship between these variables. The unit of analysis in this study is the district/city level local government in Indonesia with a research period of 2021. Data is obtained from official sources from relevant government agencies. The results show that the quality of public policy does not have a significant effect on the bureaucratic reform index in local government. This indicates that although the quality of policy is an important aspect of governance, its success in encouraging bureaucratic reform still depends on other factors, such as the effectiveness of implementation, bureaucratic compliance, and the readiness of human resources to carry out the policy. On the other hand, the implementation of a merit system has a positive and significant effect on the bureaucratic reform index. Local governments that implement a merit system in ASN management through competency-based recruitment, transparent promotion, and objective human resource development tend to have a more professional and accountable bureaucracy. These results confirm that the success of bureaucratic reform depends heavily on the capacity and integrity of human resources in the public sector, as well as on mechanisms that guarantee a bureaucracy free from nepotism and spoils system practices. Therefore, the main recommendation of this study is the need to strengthen the implementation of the merit system through stricter regulations, more in-depth evaluation of policy effectiveness, and increased local government capacity to manage bureaucratic reform in a sustainable manner.

Keywords: Bureaucratic Reform, Public Policy, Merit System, Policy Quality Index, Local Government

Kata Kunci : Bureaucratic Reform, Public Policy, Merit System, Policy Quality Index, Local Government