ANALISIS MOGOK KERJA BERDAMPAK PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PADA PEKERJA OUTSOURCING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Studi Kasus Mogok Kerja Awak Mobil Tengki D.I.Yogyakarta)

SAHUR RAMSAY, Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hum.,

2016 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan alasan mogok kerja Awak Mobil Tangki untuk menuntut upah kerja lembur berakhir dengan pemutusan hubungan kerja serta upaya yang dilakukan oleh pekerja/buruh awak mobil tangki untuk memperoleh upah kerja lembur yang belum terbayarkan. Penelitian ini dilakukan dengan metode normatif empiris. Penelitian normatif dilakukan dengan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder melalui studi dokumen. Penelitian empiris dilakukan dengan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer melalui wawancara dengan subjek peneliti. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan hasilnya disampaikan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis menyimpulkan Pertama mogok kerja menuntut upah kerja lembur berakhir dengan pemutusan hubungan kerja karena berdampak pada hubungan kerja yang tidak kondusif. Hubungan kerja yang tidak kondusif bukan alasan yang dibenarkan oleh Hukum untuk pengusaha ketika melakukan pemutusan hubungan kerja, karena ada tata cara atau prosedur dan alasan yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan pemutusan hubungan kerja. Kedua penyelesaian yang dilakukan oleh pekerja/buruh awak mobil tangki untuk mendapat upah kerja lembur dengan melaporkan pada Dinas Nakertrans Kab Bantul. Dinas Nakertrans Kab Bantul mengeluarkan nota pemeriksaan I, II dan III, selanjutnya melaporkan pada pegawai pengawas negeri sipil ketenagakerjaan (PPNS). PPNS membuat laporan berita acara pemeriksaan dan melaporkannya pada Kejaksaan Tinggi Provinsi. Pihak kejaksaan mengembalikan berkas tersebut karena belum cukup bukti. Bukti yang diinginkan misalnya daftar hadir dan rute atau jalur menyuplai BBM, tetapi pihak korban (AMT) tidak dapat mendatangkan alat bukti sehingga untuk sementara kasusnya dihentikan. Jalur lain dapat ditempuh dengan melakukan komunikasi secara persuasif dengan mengedepankan adab dan etika.

This study aimed to identify, analyze and explain the reasons for the strike action of tankers crew in order to demand overtime wages which ended with the termination of employment as well as the efforts made by the worker / laborer of tankers crew in order to get the unpaid overtime wages. This research was conducted by using empirical normative method. Normative research was conducted by library study to obtain secondary data through document study. Empirical research was conducted by field research to get primary data through interviews with the subject of the research. The obtained data were analyzed qualitatively and the results were presented descriptively. Based on the results of the research and discussion, the authors concluded that: Firstly, strike action demanding the overtime wages was ended with the termination of employment, due to its impact on the unconducive working relationship. The unconducive working relationship was not a justified reason by law to do the termination of employment because there are several procedures and reasons that must be met to be justified to do employment termination. Secondly, the solution taken by the worker / laborer of tanker crew to receive the overtime wages was by reporting it to Nakertrans Office, Bantul Regency. Bantul Regency Office issued a memorandum examination I, II and III, subsequently reported it to the civil labor inspectors (PPNS). PPNS made a report dossier and reported it to the Province High Court. The prosecution had returned the documents because of insufficient evidence. The desired evidence eg attendance list and the fuel supply route or path, yet the victim (AMT) could not bring in the evidence so that temporarily halted his case. The other lines can be reached was persuasive communication by advancing culture and ethics.

Kata Kunci : Strike action, Termination of employment, Outsourcing,