Manajemen Komunikasi Melalui Stakeholder Relations untuk Mempertahankan Reputasi Organisasi (Studi Kasus Manajemen Komunikasi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Mengelola Stakeholder untuk Mempertahankan Reputasi Organisasi Pasca Penangkapan Abraham Samad dan Bambang Widjojanto)

NADHIRA HASNAWIYANI AZIZA, Mufti Nurlatifah, S.I.P, M.A

2016 | Skripsi | S1 ILMU KOMUNIKASI

Adanya peristiwa tidak terduga atau krisis berpotensi untuk mengancam reputasi organisasi di mata stakeholder. Secara historis, krisis yang dialami Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akibat ketegangan antara lembaga dengan kepolisian sudah beberapa kali terjadi, yakni tahun 2009, 2012, dan yang terakhir di tahun 2015. Pada konflik "cicak vs buaya" jilid 3 yang terjadi di awal tahun 2015 ini wakil ketua KPK Bambang Widjojanto dan Ketua KPK Abraham Samad ditangkap oleh kepolisian. Penelitian ini akan membahas tentang pengelolaan manajemen komunikasi KPK melalui stakeholder relations untuk mempertahankan reputasi organisasi pasca penangkapan Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Seperti halnya peristiwa "cicak vs buaya" jilid 1 dan 2, peristiwa cicak vs buaya jilid 3 kali ini menimbulkan serangkaian dampak yang harus dikomunikasikan secara tepat oleh KPK kepada para stakeholder-nya agar reputasi organisasi bisa tetap terjaga. Perencanaan manajemen komunikasi yang tepat sebagai wujud respon KPK terhadap konflik tersebut diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan stakeholder sehingga hubungan antara organisasi dengan stakeholder bisa tetap terjaga dengan baik. Penelitian ini akan menjawab pertanyaan penelitian, "Bagaimana manajemen komunikasi KPK dalam mengelola stakeholder untuk mempertahankan reputasi organisasi pasca penangkapan Abraham Samad dan Bambang Widjojanto?". Penelitian dilakukan dengan metode studi kasus, serta pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dan studi dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan manajemen komunikasi yang dilakukan KPK dalam mengelola stakeholder untuk mempertahankan reputasi organisasi pasca penangkapan Abraham Samad dan Bambang Widjojanto.

The emergence of crises could inflict damaging effects and challenges stakeholders perception towards organization. Historically, Corruption Eradication Commision (KPK) had faced several crises ensued from conflict between its organization and National Police entities back in 2009, 2012, and 2015. The "cicak vs buaya" part 3 took place in early 2015; police officers placed both KPK Vice Chairman Bambang Widjojanto and KPK Chairman Abraham Samad under arrest. This research will discuss KPK communication management in stakeholder relations to maintain organizational reputation following the arrest of Abraham Samad and Bambang Widjojanto. The current "cicak vs buaya" part 3 bring several consequences which ought to be addressed by the organization to its stakeholders by effective means of communication. Formulate and using communication management could support KPK to achieve its goal maintaining stakeholders trust. This research is aim to answer the research problem as defined, "How KPK apply communication management in stakeholder relations to maintain organizational reputation following the arrest of Abraham Samad dan Bambang Widjojanto?". This research use case study methods, whereas the data is collected through interviews and document study. The purpose of this research is to describe KPK's communication management in stakeholder relations to maintain its reputation after the arrest of Abraham Samad and Bambang Widjojanto.

Kata Kunci : manajemen komunikasi, stakeholder relations, reputasi organisasi