TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM JAMAAH HAJI DALAM PELAKSANAAN IBADAH HAJI YANG DIKELOLA KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SLEMAN

RAMBO ADE PUTRA, Hariyanto S.H.,M.kn.

2015 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

Penelitian yang berjudul Tinjaun Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Jamaah Haji Dalam Pelaksanaan Ibadah Haji Yang Dikelola Kementerian Agama Kabupaten Sleman adalah untuk mengetahui Bagaimana implementasi perlindungan Hukum jamaah haji di kementerian Agama Kabupaten Sleman sebagai pengelola Ibadah Haji dan Tindakan apa sajakah yang bisa ditempuh oleh Jamaah haji apabila terjadi tindakan Hukum yang merugikanya menurut Undang-undang perlindungan konsumen. Penelitian Yang bersifat yuridis empiris melibatkan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data terkait dari bahan-bahan hukum yang terbagi menjadi tiga kategori yakni; bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian lapangna juga dilakukan dengan menggunaka metode wawancara untuk memperoleh informasi empiris. Hasil Penelitian menujukan bahwa Kementerian Agama Kabupaten Sleman sebagai pengelola, penyedia jasa pelayanan Penyelenggaraan ibadah haji mempunyai kewajiban-kewajiban yang diatur pada pasal 10 Undang-undang Nomor 13 tahun 2008, Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tetapi sebagian kewajiban yang lain belum dilaksanakan. Tindakan yang dapat ditempuh Jamaah haji apabila terjadi tindakan yang merugikannya adalah dengan melakukan upaya hukum untuk menuntut pertanggungjawaban dari kementrian agama yang pengaturanya dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Kata kunci : Jamaah haji, Perlindungan Konsumen

The research entitled Juridical Review of Legal Protection of Pilgrims in Hajj Pilgrimage Maintained by the Ministry of Religious Sleman Regency is to know how the implementation of legal protection of Hajj pilgrimage in Ministry of Religion Sleman Regency as manager of Hajj; what are the actions that can be taken by the pilgrims if there is a case action that prejudices law according to Consumer Protection Act. The juridical empirical research involves library research to obtain the data related legal materials which are divided into three categories namely; primary legal materials, secondary law, and tertiary legal materials. The field research is also conducted by using interview method to obtain empirical information. The finding shows that the Ministry of Religious Sleman Regency as maintained service provider of Implementation of pilgrimage has obligations set forth in Article 10 of Law No. 13 of 2008, Article 7 of Law No. 8 of 1999 in Consumer Protection Act, but some liabilities have not been implemented. The pilgrims action that can be taken if there is an adverse action is to bring the legal actions to demand accountability from the Ministry of Religion regulated in Consumer Protection Act (BFL). Keywords: pilgrims, Consumer Protection

Kata Kunci : pilgrims, Consumer Protection