PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DALAM PERSPEKTIF KOMUNIKASI PEMBANGUNAN DI SURAKARTA (2005-2012)

MUHAMAD FAJAR PRAMONO, Prof. Dr. Syamsulhadi, SU., MA;Prof. Dr. Mudiyono;Prof. Dr. Ir. Sunarru Samsi Hariadi, M.S.

2015 | Disertasi | S3 Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan

Berbicara penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) bagaikan benang kusut dan bahkan selalu saja ada perlawanan. Peristiwa semacam ini terjadi dihampir seluruh daerah di Indonesia. Berbeda di Surakarta mereka dengan sukarela berpindah ke lokasi yang telah disiapkan oleh Pemerintah, dilakukan secara damai dan tidak dengan cara kekerasan. Maka wajar jika fenomena tersebut oleh sementara pihak dipahami sebagai suatu keberhasilan komunikasi pembangunan Pemkot Surakarta. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui lebih mendalam proses penataan dan pembinaan PKL yang dilakukan oleh Pemkot Surakarta, dan ingin mengetahui respons PKL terhadap proses penataan dan pembinaan PKL di Surakarta tersebut, terutama terkait dengan efektivitas komunikasi, baik dalam konteks faktor komunikasi interpersonal dan faktor gaya kepemimpinan demokratis. Penelitian ini menggunakan pendekatan pendekatan mix-method dengan strategi eksploratoris sekuensial, Teknik analisa menggunakan model alir Miles & Huberman dan survei-eksplanasi dengan menggunakan analisis regresi ganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penataan dan pembinaan PKL dilakukan oleh Pemkot Surakarta, terutama pada masa Joko Widodo-Rudyatmo (200-2012) sebagai bentuk penyempurna dari tahap sebelumnya dan dilakukan secara damai, karena: Pertama, tidak semata-mata dengan menggunakan pendekatan kebijakan dan kelembagaan, tetapi yang sangat menonjol adalah pendekatan personal. Kedua, memandang PKL bukan problem, tetapi potensi ekonomi. Ketiga, paradigma yang digunakan bukan penertiban, tetapi pemberdayaan. Keempat, kemampuan membangun sinergitas dengan stakeholder. Kelima, faktor kekompakan kepemimpinan. Sedangkan dalam penilaian PKL karena disebabkan oleh faktor kepemimpinan daripada faktor komunikasi interpersonal. Kata Kunci: Komunikasi Pembangunan, Penataan dan Pembinaan PKL dan Pemerintahan Kota Surakarta

Speaking controlling street vendors (PKL) is like tangled yarn, and even there is always resistance. Such events occur in almost all regions in Indonesia. Different in Surakarta they volunteered to move to a location that has been prepared by the Government, conducted peacefully and not with violence. It is natural for this phenomenon by while the success understood as a development communication Surakarta City Government. Purpose of this study to find out more in-depth process of structuring and development of street vendors conducted by the City Government of Surakarta, and want to know the response of PKL to the process of structuring and development of the street vendors in Surakarta, mainly related to the effectiveness of communication, both within the context of interpersonal communication factors and factors of democratic leadership style , This study uses a mixed-method approaches with sequential exploratory strategy, analysis technique using a flow model of Miles & Huberman and survey-explanatory by using multiple regression analysis. The results showed that the process of structuring and development of street vendors carried out by the municipal government of Surakarta, especially during Joko Widodo-Rudyatmo (200-2012) as a form of a complement of the previous stage and carried out peacefully, because: First, not merely using policy approaches and institutional, but that really stood out was the personal approach. Secondly, looking at the street vendors instead of problems, but the economic potential. Third, the paradigm used instead of demolition, but empowerment. Fourth, the ability to build synergy with stakeholders. Fifth, leadership compactness factor. While street vendors in the assessment because it is caused by factors of leadership rather than a factor of interpersonal communication.

Kata Kunci : Keywords: Communication Development, Management and Development of street vendors and Surakarta City Government