Perlindungan Hukum bagi Pemakai Jasa Perjalanan Wisata Apabila Terjadi Kerugian yang Diakibatkan oleh Pihak Penyedia Jasa (Studi di PT. Gamawisata)
ANAS FARKHAN, Veri Antoni S.H., M.Hum
2015 | Skripsi | S1 ILMU HUKUMPerkembangan jumlah konsumen perjalanan pariwisata yang meningkat pesat dapat mengakibatkan adanya ketidakseimbangan hubungan produsen dan konsumen dalam bertransaksi. Konsumen sebagai pihak yang posisinya lebih lemah seringkali kurang mendapatkan jaminan hukum dari para pelaku usaha. Kurangnya jaminan hukum yang diberikan oleh pelaku usaha dapat melanggar hak-hak konsumen yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian yang bersifat Normatif Empiris. Penulis melakukan 2 (dua) macam penelitian yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Perlindungan hukum bagi konsumen paket perjalanan wisata di PT. Gamawisata diatur dengan sebuah perjanjian jual beli, yang disebut sebagi perjanjian jual beli paket perjalanan wisata. Perjanjian ini telah sesuai dengan aturan dalam UUPK, namun masih terdapat beberapa klausula yang dapat merugikan konsumen. Disarankan bagi pemerintah pusat untuk melakukan pengawasan yang lebih baik terhadap pelaku usaha di Indonesia, agar jalannya upaya perlindungan konsumen dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundangundangan dan dapat meminimalisir tindakan sepihak dan semena-mena dari pelaku usaha
The rapidly increased number of tour consumers can lead to an imbalance in the relationship between producers and consumers in a transaction. Consumer as the weaker party often lack the legal guarantee from the businessmen. The lack of legal guarantees provided by the businessmen can violate consumer rights set forth in the Act No. 8 of 1999 on consumer protection. Research used in the preparation of this writing was Normative Empirical law. The author conducted two (2) kinds of research namely the library research and field research.. Data obtained from this study was analyzed using descriptive qualitative methods. Legal protection for travel package consumers in PT. Gamawisata governed by an agreement called travel package purchase agreement. This agreement has been in accordance with Act No. 8 of 1999 on consumer protection, but still there are some clauses that can inflict financial loss on the consumer side. It is advisable for the Government to do better surveillance to businessmen in Indonesia, so that consumer protection efforts can be run in accordance with the legislation and can minimize the unilateral actions from the businessmen.
Kata Kunci : Perlindungan hukum, Konsumen, Biro Perjalanan/Legal protection, Consumer, Travel agency