Laporkan Masalah

Penguasaan Tanah Pangonan Milik Desa Oleh Individu dan Kepastian Hukum Tanah Pangonan di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus di Kalurahan Banjarharjo)

Viorensia, Dr. Jur. Any Andjarwati, S.H. M.Jur

2026 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Tanah Pangonan di DIY merupakan bagian dari Tanah Kalurahan yang secara historis digunakan sebagai kawasan penggembalaan ternak masyarakat. Sebagian tanah Pangonan di Kalurahan Banjarharjo beralih fungsi menjadi lahan persawahan dan dikuasai oleh individu. Hal ini menimbulkan permasalahan mengenai status hukum penguasaan tanah tersebut karena belum dilakukan pendaftaran tanah Pangonan, serta belum adanya pengaturan khusus mengenai pangonan (penggembalaan umum) di DIY. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum penguasaan sebagian tanah Pangonan oleh individu, serta memberi kepastian hukum dengan mengkaji mekanisme pendaftaran tanah Pangonan dan membentuk pengaturan hukum penggembalaan umum di DIY.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris, bersifat deskriptif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Perbandingan hukum melalui Negara Indonesia dan Skotlandia. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait di Kalurahan Banjarharjo, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan literatur yang berkaitan dengan pertanahan, tanah Pangonan, serta Common Grazings di Skotlandia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguasaan sebagian tanah Pangonan di kalurahan Banjarharjo oleh individu merupakan penguasaan fisik karena dilakukan tanpa dasar hak, hanya memenuhi unsur penguasaan dengan itikad baik namun tidak melahirkan hak atas tanah, sebab hak atas tanah pada Kasultanan. Adapun tanah dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, penggunaan Tanah Kas Kalurahan tetap wajib diregister oleh Pemerintah Kalurahan sesuai Pergub DIY 24/2024. Upaya pemberian kepastian hukum dilakukan melalui mekanisme pendaftaran tanah dan pembentukan pengaturan hukum tanah Pangonan khusus di DIY. Dilakukan pendaftaran melalui penatausahaan Tanah Kasultanan yang meliputi inventarisasi, identifikasi, verifikasi, pemetaan, dan pendaftaran hingga diterbitkan Hak Milik atas nama Kasultanan dan Hak Pakai oleh Kalurahan. Analisis pada Skotlandia menunjukkan bahwa sistem Common Grazings diatur dalam Crofters (Scotland) Act 1993 secara rinci mengenai kelembagaan, pengelolaan, pengawasan, hak dan kewajiban pengguna, serta penyelesaian sengketa. Di Indonesia tersebar dalam banyak peraturan, yang memberi kewenangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk mengatur lebih dalam terhadap penggunaan dan pemanfaatan Kawasan penggembalaan umum. Keberadaan pengaturan tersebut dapat dijadikan konstruksi dalam penyusunan pengaturan hukum penggembalaan umum di DIY dengan menyesuaikan karakteristik kewenangan pertanahan yang dimiliki oleh Kasultanan.

Pangonan Land in the Special Region of Yogyakarta (DIY) constitutes part of Tanah Kalurahan that has historically been used as communal livestock grazing land. A portion of Tanah Pangonan in Kalurahan Banjarharjo has been converted into agricultural land and occupied by individuals. This raises legal issues concerning the status of such land occupation, as Tanah Pangonan has not yet been registered and there is no specific legal framework governing communal grazing land in DIY. This research aims to analyze the legal status of individual occupation of part of Tanah Pangonan and to provide legal certainty by examining the land registration mechanism for Tanah Pangonan and developing a legal framework for communal grazing land in DIY.

This research employs a normative-empirical legal method with a descriptive approach, using statutory and comparative approaches. The comparative analysis examines the legal systems of Indonesia and Scotland. Primary data were obtained through interviews with relevant parties in Kalurahan Banjarharjo, while secondary data were obtained through a literature review of laws and regulations, legal documents, and literature concerning land law, Tanah Pangonan, and Common Grazings in Scotland.

The results show that the occupation of part of Tanah Pangonan in Kalurahan Banjarharjo by individuals constitutes physical occupation, as it is carried out without a legal basis or land title. Although such occupation may fulfill the elements of possession in good faith, it does not give rise to land rights because the underlying land rights remain vested in the Sultanate. Although the land is utilized for agricultural activities, the use of Tanah Kas Kalurahan remains subject to registration by the Kalurahan Government in accordance with Governor Regulation of DIY Number 24 of 2024. Legal certainty can be pursued through land registration and the establishment of a specific legal framework for Tanah Pangonan in DIY. Registration is conducted through the administration of Sultanate Land, comprising inventory, identification, verification, mapping, and registration, culminating in the issuance of a Right of Ownership (Hak Milik) in the name of the Sultanate and a Right of Use (Hak Pakai) for the Kalurahan. The analysis of Scotland demonstrates that the Common Grazings system is comprehensively regulated under the Crofters (Scotland) Act 1993, including institutional arrangements, management, supervision, users’ rights and obligations, and dispute resolution. In Indonesia, regulation of communal grazing areas is dispersed across various legal instruments, which grant authority to Regency/Municipal Governments to further regulate the use and utilization of communal grazing areas. These regulatory arrangements may serve as a legal framework for developing regulations on communal grazing land in DIY, while adapting them to the specific characteristics of the Sultanate’s land authority.

Kata Kunci : Tanah Pangonan, Tanah Kalurahan, Tanah Kasultanan, Kepastian Hukum, Common Grazings.

  1. S2-2026-547152-abstract.pdf  
  2. S2-2026-547152-bibliography.pdf  
  3. S2-2026-547152-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2026-547152-title.pdf