Laporkan Masalah

Pelindungan Hukum Bagi Notaris Terhadap Penitipan Sertipikat Tanah Dalam Transaksi Pengikatan Jual Beli Yang Tidak Dilanjutkan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 630 K/Pdt/2023)

Pravita Angelie Sucelaw, Dr. Destri Budi Nugraheni, S.H.,M.S.I.

2026 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan pertimbangan hakim dalam penyelesaian penitipan sertipikat tanah dalam transaksi pengikatan jual beli yang tidak dilanjutkan (studi putusan Mahkamah Agung Nomor 630 K/PDT/2023), implikasi putusan Mahkamah Agung Nomor 630 K/PDT/2023 yang menetapkan sahnya penitipan Sertipikat Hak Milik terhadap Notaris dalam transaksi pengikatan jual beli yang tidak dilanjutkan, serta merancang pembuatan akta PPJB yang ideal guna memberikan pelindungan hukum bagi Notaris serta meminimalisasi risiko terjadinya masalah dalam penitipan Sertipikat Hak Milik.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif yang didukung dengan wawancara kepada Narasumber dan sifat penelitian deskriptif. Data penelitian yang digunakan adalah data sekunder yang dilengkapi dengan data primer. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data primer didapatkan dari hasil wawancara kepada Narasumber yaitu para Notaris yang memilliki pengalaman dalam membuat akta PPJB sekaligus menerima penitipan sertipikat. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan disimpulkan dengan metode deduktif.

Hasil dari penelitian yaitu pertimbangan hakim dari ketiga tingkat peradilan memiliki perbedaan yang mendasar mengenai status penitipan Sertipikat Hak Milik oleh Notaris. Implikasi dalam Putusan MA tidak hanya memberikan kepastian hukum tetapi juga memberikan ketidakpastian jangka waktu penitipan. Untuk perancangan akta PPJB yang ideal harus menyertakan secara tegas dan lengkap mengenai penitipan sertipikat ke dalam klausula akta yang akan memberikan pelindungan hukum dan kepastian hukum bagi Notaris kedepannya.

This study aims to understand and analyze the differences in judges considerations in handling the deposit of land certificates in uncompleted sale and purchase binding transactions (Study of Supreme Court Decision Number 630 K/PDT/2023), the implications of Supreme Court Decision Number 630 K/PDT/2023 which confirms the legality of depositing Ownership Certificates with a Notary in uncompleted sale and purchase binding transactions, and to design an ideal PPJB deed to provide legal protection for Notaries and minimize the risk of issues arising in the deposit of Ownership Certificates.

This study uses a normative juridical legal research approach supported by interviews with resource persons and has a descriptive research nature. The research data used a secondary data supplemented with primary data. Secondary data is obtained from primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Primary data obtained from interviews with resource persons, namely notaries who have experience in making PPJB deeds as well as receiving certificate deposits. Data analysis is conducted qualitatively and concluded using a deductive method.

The results of the research show that judges considerations at the three levels of court have fundamental differences regarding the status of the deposit of Certificates of Ownership by Notaries. The implications in Supreme Court's decision not only provide legal certainty but also create uncertainty regarding the duration of the depotsit. For designing an ideal PPJB deed, it should explicitly and completely include the certificate deposit in the deed clause, which will ptovide legal protection and certainty for Notary in the future.

Kata Kunci : Notaris, penitipan sertipikat hak atas tanah, perjanjian pengikatan jual beli

  1. S2-2026-526145-abstract.pdf  
  2. S2-2026-526145-bibliography.pdf  
  3. S2-2026-526145-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2026-526145-title.pdf