Analisis Kedudukan Hukum Objek Hak Tanggungan Peringkat Kedua Akibat Tidak Dilakukannya Roya Hak Tanggungan Peringkat Pertama Atas Kredit Yang Telah Lunas (Studi Putusan Nomor 34/Pdt.G.S/2023/PN Tbn)
Sarwendah Putri Larasati, Dr. Ninik Darmini, S.H., M.Hum
2026 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum objek Hak Tanggungan peringkat kedua akibat tidak dilakukannya roya pada Hak Tanggungan peringkat pertama atas kredit yang telah lunas menurut hukum jaminan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji kesesuaian pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 34/Pdt.G.S/2023/PN Tbn dengan Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT).
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan sebagai teknik utama yang didukung dengan wawancara semi-terstruktur bersama narasumber. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan putusan (case approach), serta ditarik kesimpulan melalui penalaran deduktif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara materiil, Hak Tanggungan peringkat kedua menjadi satu-satunya jaminan yang berlaku karena Hak Tanggungan peringkat pertama telah hapus demi hukum sejak utang dilunasi. Namun secara administratif, ketiadaan roya menimbulkan ketidaksesuaian data pada buku tanah yang berpotensi menghambat pelaksanaan parate executie oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Lebih lanjut, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 34/Pdt.G.S/2023/PN Tbn dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan UUHT dan berpotensi dikualifikasikan sebagai onvoldoende gemotiveerd karena tidak didasarkan pada satu pun rujukan ketentuan UUHT. Hakim menetapkan Hak Tanggungan peringkat kedua sebagai pemegang hak yang diutamakan dan memerintahkan lelang tanpa mempertimbangkan penyelesaian administratif roya sebagai prasyarat pelaksanaan eksekusi.
This research aims to analyze the legal position of a second-tier Hak Tanggungan (mortgage) object due to the unexecuted roya (deregistration) of the first-tier Hak Tanggungan on a fully paid credit according to Indonesian guarantee law. Furthermore, this study examines the conformity of the judge's consideration in the Tuban District Court Decision Number 34/Pdt.G.S/2023/PN Tbn with the Hak Tanggungan Law (UUHT).
The research method used is descriptive normative legal research. Data collection was conducted through library research as the main technique, supported by semi-structured interviews with informants. The collected data were analyzed qualitatively using a statute approach and a case approach, with conclusions drawn using deductive reasoning.
The results show that materially, the second-tier Hak Tanggungan becomes the sole valid guarantee because the first-tier Hak Tanggungan is nullified by law since the debt is settled. However, administratively, the absence of roya creates data discrepancies in the land register, which potentially hinders the execution of parate executie by the State Assets and Auction Service Office (KPKNL). Furthermore, the judge's consideration in Decision Number 34/Pdt.G.S/2023/PN Tbn is considered not fully in line with the UUHT and is potentially qualified as onvoldoende gemotiveerd because it fails to base its arguments on any UUHT provisions. The judge designated the second-tier Hak Tanggungan as the prioritized right holder and ordered an auction without considering the administrative completion of roya as a prerequisite for execution.
Kata Kunci : Hak Tanggungan, Roya, Pertimbangan Hakim