Partisipasi Publik pada Proses Kebijakan: Analisis Strategi Aktivisme Digital Fandom K-Pop dalam Agenda Setting Penolakan UU Omnibus Law

Nashwa Rachma Putri, Dr. Yuli Isnadi

2026 | Skripsi | ILMU ADMINISTRASI NEGARA (MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK)

Penelitian ini menganalisis peran aktivisme digital fandom K-Pop dalam proses agenda setting kebijakan publik, dengan fokus pada kasus penolakan Undang-Undang Omnibus Law di media sosial X/Twitter. Berbeda dari penelitian terdahulu yang umumnya menitikberatkan pada dampak di level makro, penelitian ini berfokus pada strategi taktis di level mikro yang digunakan oleh fandom K-Pop dalam mendorong, membingkai, dan mempertahankan isu kebijakan di agenda publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode content analysis melalui pendekatan studi kasus terhadap unggahan media sosial yang memanfaatkan elemen budaya K-Pop. Untuk memperkaya dan memvalidasi data yang ditemukan melalui analisis konten, peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan dalam aktivisme digital fandom K-Pop adalah penggunaan hashtag dalam mobilisasi isu, produksi konten kreatif sebagai alat advokasi digital, dan partisipasi publik melalui petisi. Strategi ini membantu fandom K-Pop dalam melaksanakan perannya sebagai aktor non-tradisional yang signifikan dalam dinamika agenda setting, terutama melalui pembentukan national mood, tekanan kelompok kepentingan berbasis digital, serta pengaruh terhadap konfigurasi kekuatan politik di ruang digital. Aktivisme digital yang dilakukan oleh fandom K-Pop nyatanya tidak hanya memperluas aktor dan kanal agenda setting kebijakan, tetapi juga mampu menjaga presistensi isu penolakan UU Omnibus Law dalam agenda publik melalui praktik kpopfication yang adaptif dan berkelanjutan. Temuan ini mengindikasikan adanya pergeseran bentuk tekanan politik, dari yang bersifat institusional menuju pola partisipatif yang dimediasi oleh budaya populer dan platform digital

This study analyzes the role of K-Pop fandom digital activism in the public policy agendasetting process, focusing on the resistance against the Omnibus Law on the social media platform X (formerly Twitter). Diverging from previous research that generally emphasizes macro-level impacts, this study focuses on micro-level strategies employed by K-Pop fandoms to promote, frame, and sustain policy issues within the public agenda. Using a qualitative approach, this research utilizes content analysis through a case study of social media posts that leverage K-Pop cultural elements. To enrich and validate the findings from the content analysis, interviews also conducted with several informants. The result indicate that the strategies employed in K-Pop fandom digital activism include the use of hashtag for issue mobilization , the production of creative content as a digital advocacy tool, and public participation through petitions. These strategies enable K-Pop fandoms to perform their roles as significant non- traditional actors in agenda-setting dynamics, specifically through the formation of ‘national mood’, digital-based interest group pressure, and influence over the configuration of political power in digital spaces. K-Pop fandom digital activism not only expands the actors and channels of policy agenda-setting but also maintains the persistence of the Omnibus Law resistance within the public agenda through adaptive and sustainable “kpopfication” practices. These findings indicate a shift in political pressure from institutional forms toward participatory patterns mediated by popular culture and digital platforms

Kata Kunci : Aktivisme Digital, Fandom K-Pop, Agenda Setting Kebijakan, Budaya Populer, Media Sosial/Digital Activism, K-Pop Fandom, Policy Agenda-Setting, Popular Culture, Social Media