PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR SEPARATIS TERKAIT SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN YANG TELAH BERAKHIR DAN DIBEBANI HAK TANGGUNGAN DI ATAS TANAH HAK PENGELOLAAN
Angga Nugraha, Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.
2026 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA
Penelitian ini mengkaji pelindungan hukum terhadap
kreditor separatis atas Hak Guna Bangunan yang dibebani Hak Tanggungan di atas
tanah Hak Pengelolaan Lahan dalam kepailitan. Fokus penelitian ini ditujukan
untuk menjawab bagaimana kedudukan dan kepastian hukum
kreditor separatis ketika objek jaminan hak tanggungan kehilangan status
hukumnya akibat berakhirnya hak guna bangunan.
Metode
penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menelaah peraturan
perundang-undangan terkait hukum agraria, kepailitan, dan jaminan kebendaan,
serta dilengkapi dengan wawancara terhadap pakar kepailitan dan pertanahan.
Pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan kasus digunakan untuk
mengidentifikasi kedudukan kurator, pemegang hak pengelolaan, serta kreditor
separatis dalam mengelola dan mempertahankan nilai objek jaminan.
Hasil
penelitian menunjukkan bahwa pelindungan hukum terhadap kreditor separatis atas hak guna bangunan yang telah berakhir masa berlakunya
sangat bergantung pada tindakan aktif kurator dalam menjaga keberlangsungan dan
nilai ekonomis objek jaminan. Kurator memiliki kewenangan dan kewajiban hukum
untuk mengupayakan perpanjangan atau pembaruan hak guna
bangunan
guna mempertahankan status jaminan sebagai bagian dari harta pailit,
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 dan Pasal 69 Undang-Undang Kepailitan.
Di sisi lain, pemegang hak pengelolaan memegang peran strategis
melalui pemberian persetujuan atas perpanjangan hak guna
bangunan.
Penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi regulasi antara hukum
agraria, hukum kepailitan, dan hukum perbankan guna memperkuat kepastian hukum
serta efektivitas pelindungan bagi kreditor separatis dalam praktik kepailitan
di Indonesia.
The research examines the legal protection afforded
to separatist creditors over Building Use Right encumbered by a Mortgage Right
on land held under a Land Management Right within the context of bankruptcy.
The research focuses on analyzing the legal standing and certainty of separatist
creditors when the collateral object loses its legal status due to the
expiration of the Building Use Right.
The research adopts a normative legal method by
reviewing statutory regulations related to agraria law, bankruptcy law, and
security rights, supplemented by interviews with experts in bankruptcy and land
law. A statutory, conceptual, and case approach is employed to identify the
roles and legal positions of the curator, the Land Management Right holder, and
the separatist creditor in managing and preserving the value of the collateral
within the bankruptcy estate.
The findings
of this research indicate that legal protection for secured creditors over
Building Use Rights (HGB) that have expired is highly dependent on the
proactive actions of the curator in preserving the continuity and economic
value of the collateral. The curator possesses both the authority and legal
obligation to pursue the extension or renewal of the Building Use Rights in
order to maintain the collateral’s status as part of the bankruptcy estate, as
mandated by Articles 24 and 69 of the Bankruptcy Law. Furthermore, the holder
of the Management Right plays a strategic role by granting approval for the
extension of the Building Use Rights. This research recommends regulatory harmonization
among agrarian law, bankruptcy law, and banking law to strengthen legal
certainty and enhance the effectiveness of legal protection for secured
creditors in bankruptcy practice in Indonesia.
Keywords: Separatist Creditor, Building Use Rights, Mortgage Right, Bankcruptcy,
Curator, Legal Protection.
Kata Kunci : Keywords: Separatist Creditor, Building Use Rights, Mortgage Right, Bankcruptcy, Curator, Legal Protection.
