TATA KELOLA KOLABORATIF DALAM SISTEM PELAYANAN PUBLIK TERPUSAT : STUDI KASUS MPP DIGITAL KOTA YOGYAKARTA

Ibnu Zaky, Alvi Syahrina, S.T., M.Sc.

2025 | Skripsi | ILMU ADMINISTRASI NEGARA (MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK)

Penelitian ini menganalisis kolaborasi antar aktor dalam implementasi Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital di Kota Yogyakarta dan dampaknya terhadap kematangan e-government menggunakan E-Government Maturity Model (EGMM). Dalam era digitalisasi layanan publik, MPP Digital bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik dengan mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah melalui satu platform. Namun, implementasi MPP Digital di Kota Yogyakarta menghadapi tantangan, terutama dalam hal koordinasi antar aktor yang terlibat, termasuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan Collaborative Governance (CG) sebagai kerangka teoritis untuk memahami proses kolaboratif dan faktor-faktor yang mendukung atau menghambat kemajuan implementasi MPP Digital. Analisis juga menggunakan EGMM untuk mengevaluasi kematangan sistem e-government, dengan fokus pada katalog, transaksi, integrasi vertikal, dan integrasi horizontal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi yang belum sepenuhnya efektif menghambat pencapaian tingkat kematangan yang diinginkan. Keterbatasan infrastruktur, perbedaan kapasitas antar instansi, serta kurangnya forum deliberatif lintas instansi menjadi penghambat utama. Meski demikian, MPP Digital telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam transparansi dan partisipasi publik. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan koordinasi, kapasitas SDM, dan integrasi sistem guna mencapai kematangan penuh dalam sistem e-government.

This study analyzes the collaboration among actors in the implementation of Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital in Yogyakarta City and its impact on the maturity of e-government using the E-Government Maturity Model (EGMM). In the era of public service digitalization, MPP Digital aims to improve the efficiency and transparency of public services by integrating various government services into a single platform. However, the implementation of MPP Digital in Yogyakarta City faces challenges, particularly in terms of collaboration among the involved actors, including the central and regional governments. This study uses Collaborative Governance (CG) as a theoretical framework to understand the collaborative process and the factors that support or hinder the progress of MPP Digital implementation. The analysis also uses EGMM to evaluate the maturity of the e-government system, focusing on catalogue, transaction, vertical integration, and horizontal integration. The findings indicate that collaboration, which has not been fully effective, hampers the achievement of the desired maturity level. Limitations in infrastructure, differences in capacities among institutions, and the lack of cross-institutional deliberative forums are the main obstacles. Nevertheless, MPP Digital has shown significant progress in transparency and public participation. This study provides recommendations for improving coordination, human resource capacity, and system integration to achieve full maturity in the e-government system.

Kata Kunci : Collaborative Governance, E-Government Maturity Model (EGMM), Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital, Koordinasi Antar Aktor, Pelayanan Publik Digital.