THE RISK-DETERMINATION PRACTICE OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS IN REFOULEMENT CASES: LESSONS FOR INDONESIA

MUHAMMAD RAIHAN SJAHPUTRA, Fajri Matahati Muhammadin, S.H., LL.M., Ph.D.

2025 | Skripsi | ILMU HUKUM

Kerangka hukum domestik yang saat ini tersedia untuk keperluan perlindungan pengungsi serta pencari suaka asing di Indonesia telah lama dinilai tidak memadai apabila ditinjau berdasarkan standar-standar perlindungan yang telah ditetapkan oleh rezim hukum pengungsi internasional, termasuk salah satunya larangan terhadap refoulement. Hal ini menimbulkan suatu pertanyaan mengenai bagaimana negara tersebut seharusnya mengembangkan praktik-praktik yang memadai guna mematuhi kewajiban internasional mereka menurut norma tersebut. Pengalaman dari European Court of Human ("ECtHR") dapat memberikan banyak pelajaran yang berharga dalam hal ini, dikarenakan mereka telah sering mengadili kasus-kasus yang berkaitan dengan refoulement di bawah Pasal 3 European Convention of Human Rights. Penelitian hukum ini menggunakan metodologi studi pustaka dalam menganalisa kasus-kasus ECtHR yang relevan guna menemukan praktik-praktik umum apa sajakah yang dapat disimpulkan dari metodologi-metodologi yang mereka gunakan dalam mengadili kasus-kasus tersebut. Penelitian ini juga menganalisa sampai manakah praktik-praktik tersebut dapat diadaptasikan dalam praktik institusi kehakiman Indonesia. 

    Penelitian ini menemukan bahwa terdapat sejumlah skenario faktual tertentu yang dapat menjadi alas gugat bagi seseorang yang hendak dikeluarkan dari teritori suatu negara untuk menggugat negara tersebut agar tidak mengeluarkannya, dan juga metodologi-metodologi prosedural yang digunakan oleh ECtHR dalam mengadili tiap-tiap tipe kasus tersebut, terutama berkaitan dengan pengaturan presumsi hukum, beban pembuktian, dan standar pembuktian. Terlebih lagi, penelitian ini menemukan bahwa tingkat adaptabilitas metodologi-metodologi tersebut dibatasi oleh beberapa kekurangan yang dimiliki institusi kehakiman Indonesia, terutama, berkaitan dengan ketidakmahiran kebanyakan hakimnya dalam berurusan dengan konsep-konsep serta teori hukum internasional, dan berkaitan dengan kekurangan dalam hal desain serta praktik-praktik institusional institusi kehakiman di Indonesia.

The Existing domestic legal safeguards for refugees and foreign asylum-seekers in Indonesia have for long been deemed to be inadequate in meeting the standards set by regime of international refugee law, amongst them, the customary prohibition against refoulement. This raises the issue of how the country should be constructing the proper practices to conform to its international obligations according to the norm. The European Court  of Human Rights ("ECtHR") experience provides ample examples on this matter, seeing as it has dealt with numerous cases dealing with the issue of non-refoulement cases under the rubric of Article 3 of the European Convention on Human Rights  ("ECHR") . This legal research employs a literature study methodology which examines the relevant case-laws of the ECtHR to find what general practices pertaining to refoulement litigation which can be concluded from the methodologies the ECtHR applied in such cases. Moreover, the research shall also analyse the extent to which such practices ca be adapted to the Indonesian judiciary. 

`The research finds that there are several possible factual scenarios under which a removed person brings a claim or action before the Court, along with the appropriate judicial methodologies devised by the Court in adjudicating those actions in each type of scenario, especially that pertaining to legal presumptions, burden of proof, and standard of proof. Moreover, the research finds that the extent of the adaptability of the methodologies employed by the ECtHR in refoulement cases is limited by several shortcomings of the Indonesian judiciary, particularly as they pertain to most of the judges' lack of conceptual mastery of international law, and general issues pertaining to the institutional designs and practcie of the Indonesian judiciary. 

Kata Kunci : Keywords: Expulsion of Refugees and Asylum Seekers, Expulsion Litigation, Risk Determination, Non-Refoulement, Indonesian Judiciary