Politik dan Kebijakan Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia: Efektivitas OJK sebagai Lembaga Pengawas Independen di Industri Keuangan

Munadi Herlambang, Prof. Wihana Kirana Jaya, M.Soc.Sc., Ph.D.; Dr. I Wayan Nuka Lantara, M.Si; Dr. Riza Noer Arfani

2024 | Disertasi | S3 STUDI KEBIJAKAN

Penelitian ini berfokus untuk melihat perkembangan politik dan kebijakan pembentukan OJK di Indonesia dengan menganalisa alasan pemerintah untuk memilih bentuk single body pada OJK, serta efektivitas kinerja OJK sebagai lembaga pengawas industri keuangan, khususnya pada kasus Jiwasraya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dipadukan dengan pendekatan kuantitatif untuk menjawab pertanyaan penelitian secara komprehensif. Penelitian bersifat eksploratif dengan survei sebagai alat pengumpulan data utama. Tujuan studi kasus dari Asuransi Jiwasraya pada penelitian ini ialah untuk menjelaskan model pembentukan OJK di Indonesia dengan single body masih memiliki celah. Temuan penelitian ini menyediakan penjelasan baru dalam memahami keputusan ekonomi dan politik dalam konteks reformasi keuangan di Indonesia menggunakan teori "pengambilan keputusan” dari Graham T Allison. Secara keseluruhan, alasan pemerintah memilih bentuk single body saat mendirikan OJK adalah untuk menciptakan pengawasan yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap tantangan yang dihadapi oleh industri keuangan di Indonesia. Penelitian ini juga menunjukan cara pemerintah mengambil keputusan dalam pembentukan OJK melibatkan analisis situasi yang mendalam, pertimbangan politik, serta upaya untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan pengawasan yang lebih baik dan transparan. Keputusan ini mencerminkan kombinasi antara rasionalitas ekonomi dan pertimbangan politik yang kompleks, dengan harapan untuk menciptakan industri keuangan yang lebih stabil dan berkelanjutan. Terakhir, dapat disimpulkan bahwa efektivitas kinerja OJK dalam kasus Jiwasraya menunjukkan perlunya evaluasi dan reformasi lebih lanjut untuk memastikan lembaga ini dapat menjalankan fungsinya dengan lebih baik dan melindungi kepentingan masyarakat secara optimal.

This research focuses on examining the political developments and policy formation of the Financial Services Authority (OJK) in Indonesia. It analyses the government’s rationale for choosing a single body structure for the OJK, and the effectiveness of the OJK’s performance as an independent supervisory institution within the capital market ecosystem, particularly in response to the Jiwasraya case. This research employs a qualitative method combined with a quantitative approach to comprehensively answer the research questions. The research is exploratory in nature with a survey as the primary data collection tool. The case study of Jiwasraya Insurance in this research serves to illustrate that the single body model of OJK formation in Indonesia still has loopholes. Data collection was conducted through in-depth interviews, observation, archival records, secondary data, and questionnaires. The findings of this study provide new explanations in understanding economic and political decisions within the context of financial reform in Indonesia using Graham T. Allison's "decision-making" theory. Overall, the government's reason for choosing a single body structure when establishing the OJK was to create a more effective, efficient, and responsive supervisory body to address the challenges faced by the Indonesian financial industry. This research also demonstrates how the government's decision-making process in establishing the OJK involved in-depth situational analysis, political considerations, and efforts to meet public demands for better and more transparent supervision. This decision reflects a combination of economic rationality and complex political considerations, with the hope of creating a more stable and sustainable financial industry. Finally, it can be concluded that the effectiveness of the OJK's performance in the Jiwasraya case indicates the need for further evaluation and reform to ensure that this institution can better fulfil its functions and optimally protect the interests of the public.

Kata Kunci : efektivitas OJK, model pengambilan keputusan, politik kebijakan