Analisis Rencana Kebijakan Pembedaan Subsidi Public Service Obligation (PSO) pada Tarif KRL Commuter Line Wilayah Jabodetabek (KRL Jabodetabek) bagi Masyarakat Berpenghasilan Tinggi
LATIF PUTRI MA'RUFAH, Dr. Hendry Julian Noor, S.H., M.Kn.
2024 | Skripsi | ILMU HUKUM
Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan
desain rencana kebijakan pembedaan subsidi PSO pada tarif KRL Jabodetabek
bagi masyarakat berpenghasilan tinggi yang saat ini sedang dirumuskan oleh
Kementerian Perhubungan; serta mengetahui dan merumuskan alternatif
kebijakan subsidi PSO pada KRL Jabodetabek yang lebih mencerminkan prinsip
pelayanan publik yang layak dan terjangkau.
Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris yang bersifat deskriptif.
Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data
sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari
lapangan melalui wawancara dengan responden dan narasumber. Sementara itu,
data sekunder adalah data yang didapatkan dari studi pustaka.
Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Kementerian Perhubungan
saat ini tengah menyyiapkan kebijakan penyesuaian tarif KRL Jabodetabek diiringi
dengan pemberian subsidi PSO tambahan yang bersifat tepat sasaran bagi
golongan kurang mampu, pelajar/mahasiswa, lansia, dan difabel. TarifdasarKRL
Jabodetabek yang semula Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) akan naik menjadi
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk 25 km perjalanan pertama. Adapun kenaikan
tarif tersebut telah disesuaikan dengan hasil kajian ATP/WTP yang dilakukan oleh
tiga lembaga sekaligus, yaitu YLKI, Litbang Kementerian Perhubungan, dan
Konsultan pada Satuan Kerja LLAKA Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan
Kereta Api. Sementara itu, terdapat dua alternatif kebijakan subsidi PSO yang
dapat dijadikan sebagai opsi pilihan bagi regulator. Pertama, Kementerian
Perhubungan dapat melakukan penyesuaian tarif progresif KRL Jabodetabek
dibandingkan tarif dasar untuk 25 km pertama perjalanan. Kedua, melakukan
revitalisasi infrastruktur penunjang KRL Jabodetabek dengan berpedoman pada
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan
Minimum Angkutan Orang dan Kereta Api.
This research aims to delineate the framework of the differentiated PSO
subsidy policy for KRL Jabodetabek intended for high-income passengers,
presently under formulation by the Ministry of Transportation. Furthermore, it
endeavors to discern and craft alternative PSO subsidy policies for KRL
Jabodetabek that embody principles of accessible and sufficient public service
This study adopts a descriptive empirical normative research approach.
The data utilized consists of both primary and secondary sources. Primary data is
obtained directly from the field through interviews with respondents and sources,
while secondary data is derived from literature reviews.
The research findings indicate that the Ministry of Transportation is
presently undertaking a policy revision concerning KRL Jabodetabek fares,
coupled with targeted PSO subsidies for disadvantaged groups such as
low-income individuals, students, seniors, and persons with disabilities. Initially
set at Rp3.000,00 the base fare for KRL Jabodetabek will rise to Rp5.000,00 for
the first 25 km of travel. This fare adjustment is grounded in the findings of
ATP/WTP studies jointly conducted by three entities: YLKI, the Ministry of
Transportation's Research and Development Agency, and consultants at the
LLAKA Traffic and Railway Transport Directorate. Furthermore, two alternative
PSO subsidy policies are proposed as regulatory options. Firstly, the Ministry of
Transportation could implement a progressive fare adjustment for KRL
Jabodetabek compared to the base fare for the first 25 km of travel. This approach
would distribute supplementary operational expenses towards long-distance
passenger segments, perceived as equitable due to their higher resource
utilization. Secondly, revitalizing KRL Jabodetabek's supporting infrastructure
could be pursued in accordance with Minister of Transportation Regulation
Number 63 of 2019 on Minimum Service Standards for Passenger Transport and
Railways.
Kata Kunci : KRL Jabodetabek, Subsidi PSO, Transportasi Publik