Laporkan Masalah

Kajian Implikasi Deklarasi Ten Dash Line pada Peta Standar China 2023 terhadap Klaim Maritim di Laut China Selatan dengan Perspektif Geospasial

DIFANI GHINA ALYA GUMILANG, I Made Andi Arsana, S.T., M.E., Ph.D.

2024 | Skripsi | TEKNIK GEODESI

China memicu perdebatan internasional dengan merilis peta standar China 2023 yang diumumkan oleh Kementerian Sumber Daya Alam China pada 28 Agustus 2023. Peta ini menampilkan ten dash line yang mencakup hampir seluruh wilayah Laut China Selatan. Hal ini menjadi faktor ketegangan dan konflik di kawasan tersebut. Dash line tersebut didasarkan pada prinsip traditional fishing ground yang diklaim oleh China. Prinsip ini menunjukkan bahwa nelayan China secara tradisional telah melakukan perjalanan laut dan menangkap ikan di perairan Laut China Selatan, termasuk di sekitar Kepulauan Spratly dan Paracel. Klaim sepihak oleh China di Laut China Selatan ini berpotensi merugikan negara-negara tetangga secara ekonomi dan politik, terutama terkait eksploitasi sumber daya ikan.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan geospasial dan yuridis normatif, menggunakan perangkat lunak berbasis sistem informasi geografis (SIG) untuk pengolahan data. Penelitian ini membandingkan perubahan antara nine dash line dalam notes verbales China tahun 2009 dan ten dash line dalam peta standar China tahun 2023. Penelitian ini juga memvisualisasikan area yang saling tumpang tindih dalam simulasi klaim batas ZEE dengan dua opsi penyambungan dash line, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Batas ZEE yang memerlukan kesepakatan divisualisasikan dengan metode buffer dan median line antara negara-negara yang terlibat. Pembuatan klaim batas ZEE negara mengacu pada peraturan United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982. Identifikasi negara-negara yang terdampak konflik akibat deklarasi ten dash line dilakukan berdasarkan perhitungan luas area yang saling tumpang tindih dengan menggunakan metode polygon intersection. Penelitian ini juga menganalisis dampak deklarasi ten dash line dengan fokus pada potensi sumber daya ikan di area yang saling tumpang tindih terhadap Indonesia. Acuan yang digunakan merujuk pada data statistik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengenai Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI).

Hasil penelitian menunjukkan perubahan signifikan antara nine dash line tahun 2009 dan ten dash line tahun 2023. Perubahan tersebut meliputi jumlah dan posisi dash line, panjang segmen, serta jarak ke pulau atau daratan terdekat. Penelitian ini juga mengidentifikasi adanya ruang tumpang tindih antara klaim ZEE negara-negara dengan klaim ten dash line di Laut China Selatan. Implikasi konflik ini mempengaruhi enam negara, yaitu Filipina, Malaysia, Vietnam, Brunei Darussalam, Jepang, dan Indonesia, dengan nilai luas area tumpang tindih yang bervariasi. Potensi sumber daya ikan di area tumpang tindih yang diestimasi untuk Indonesia adalah 136.722,788 ton per tahun untuk opsi pertama dan 167.926,520 ton per tahun untuk opsi kedua. Nilai kerugian pada pontesi sumber daya ikan akibat deklarasi ten dash line diperkirakan sebesar Rp4.484.161.220.549,49 per tahun untuk opsi pertama dan Rp5.507.564.612.314,87 per tahun untuk opsi kedua.


China sparked an international debate by releasing the 2023 China Standard Map, announced by the Ministry of Natural Resources of China on August 28, 2023. This map features the ten dash line encompassing almost the entire South China Sea. This has become a factor of tension and conflict in the region. The line is based on the principle of traditional fishing grounds claimed by China. This principle indicates that Chinese fishermen have traditionally navigated and fished in the waters of the South China Sea, including around the Spratly and Paracel Islands. China's unilateral claims in the South China Sea have the potential to economically and politically disadvantage neighboring countries, especially concerning the exploitation of fish resources.

This research was conducted using a geospatial and normative juridical approach, utilizing geographic information system (GIS) software for data processing. It compares the changes between the nine-dash line in China's 2009 notes verbales and the ten dash line in the 2023 China Standard Map. The study also visualizes overlapping areas in the simulation of EEZ boundary claims with two options for connecting the dash lines, straight lines and curved lines. EEZ boundaries requiring agreement are visualized using the buffer and median line methods between the involved countries. The creation of EEZ boundary claims by countries refers to the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 regulations. Identification of countries affected by the conflict due to the ten dash line declaration was based on calculating the overlapping area using the polygon intersection method. This research also analyzes the impact of the ten dash line declaration, focusing on the potential fish resources in the overlapping areas concerning Indonesia. The reference used is the statistical data from the Ministry of Marine Affairs and Fisheries (KKP) on the Fisheries Management Area of the Republic of Indonesia (WPPNRI).

The results of the study show significant changes between the nine dash line in 2009 and the ten dash line in 2023. These changes include the number and position of dash lines, segment lengths, and distances to the nearest islands or landmasses. The study also identifies overlapping spaces between countries' EEZ claims and the ten dash line claims in the South China Sea. The implications of this conflict affect six countries, namely the Philippines, Malaysia, Vietnam, Brunei Darussalam, Japan, and Indonesia, with varying overlapping area values. The estimated potential fish resources in the overlapping areas for Indonesia are 136,722.788 tons annually for the first option and 167,926.520 tons annually for the second option. The estimated loss in potential fish resources due to the ten dash line declaration is Rp4,484,161,220,549.49 annually for the first option and Rp5,507,564,612,314.87 annually for the second option.

Kata Kunci : Laut China Selatan, Peta Standar China 2023, ten dash line, klaim ZEE

  1. S1-2024-460247-abstract.pdf  
  2. S1-2024-460247-bibliography.pdf  
  3. S1-2024-460247-tableofcontent.pdf  
  4. S1-2024-460247-title.pdf