Penerapan Flexible Working Arrangement Pasca Pandemi pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Robi Setiawan, Ely Susanto, S.IP., MBA., Ph.D

2024 | Tesis | S2 Administrasi Publik

Pandemi COVID-19 telah menyebabkan perubahan signifikan dalam dunia kerja, termasuk di Indonesia. Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan bekerja dari rumah (WFH) sebagai respons terhadap pandemi, yang juga merupakan salah satu bentuk Flexible Working Arrangement (FWA). FWA didefinisikan sebagai pengaturan kerja yang memungkinkan karyawan memiliki kendali atas waktu dan tempat kerja mereka di luar jam kerja formal. Penelitian ini berfokus pada implementasi FWA pasca pandemi di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang menjadi Pemerintah Daerah pertama di Indonesia yang menerapkan kebijakan ini setelah pandemi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis opini publik terkait kebijakan FWA pada ASN di Pemerintah Provinsi Jawa Barat pasca pandemi, serta memahami strategi implementasi dan kendala yang dihadapi.  Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis isi (content analysis) terhadap tweet di media sosial Twitter/X. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode wawancara semi terstruktur terhadap pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beragam opini publik terkait rencana penerapan FWA di Jawa Barat, mulai dari yang mendukung hingga skeptis. Beberapa kekhawatiran utama terkait dengan efektivitas kerja ASN, pengawasan, dan keadilan penerapan. Dalam hal implementasi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berhasil melaksanakan kebijakan FWA, hal ini diukur melalui teori yang dikemukakan oleh Donald Van Meter dan  Carl Van Horn dengan enam variable yaitu Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik Agen/Pelaksana, Sikap/Kecenderungan Pelaksana, Komunikasi antar organisasi dan Lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa hambatan dalam implementasi FWA di Pemerintah Provinsi Jawa Barat, seperti jenis jabatan pegawai yang dapat melaksanakan DWA, dimana aturan DWA tidak memberikan ketegasan tentang jabatan apa saja yang dapat melakukan DWA serta terdapat budaya kerja yang belum sepenuhnya mendukung DWA sehingga dapat menyebabkan kecemburuan antar pegawai.

The COVID-19 pandemic has caused significant changes in the world of work, including in Indonesia. The Indonesian government issued a work from home (WFH) policy in response to the pandemic, which is also a form of Flexible Working Arrangement (FWA). FWA is defined as a work arrangement that allows employees to have control over their work time and place outside of formal working hours. This research focuses on the implementation of post-pandemic FWA within the State Civil Apparatus (ASN) in the West Java Provincial Government, which became the first Regional Government in Indonesia to implement this policy after the pandemic. This research aims to analyze public opinion related to the FWA policy on ASN in the West Java Provincial Government after the pandemic, as well as understand the implementation strategies and obstacles faced.  This research uses a qualitative research method with a content analysis approach to tweets on social media Twitter/X. In addition, this study also used a semi-structured interview method with the West Java Provincial Government.    

The results show various public opinions regarding the plan to implement FWA in West Java, ranging from supportive to skeptical. Some of the main concerns are related to the effectiveness of ASN work, supervision, and fairness of implementation. In terms of implementation, the West Java Provincial Government has successfully implemented the FWA policy, this is measured through the theory put forward by Donald Van Meter and Carl Van Horn with six variables, namely Policy Size and Objectives, Resources, Agent / Implementer Characteristics, Attitudes / Tendencies of Implementers, Inter-organizational Communication and Economic, social and political environment. This study also identified several obstacles in the implementation of the FWA in the West Java Provincial Government, such as the types of employee positions that can carry out the DWA, where the DWA rules need to provide assertiveness about what positions can carry out the DWA. There is a work culture does not fully support the DWA it can cause jealousy between employees.

Kata Kunci : Analisis Isi, Media Sosial, Flexible Working Arrangement, ASN, Pemprov Jawa Barat