PELINDUNGAN PENCIPTA LAGU YANG TERDAFTAR SEBAGAI ANGGOTA LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF (LMK) DALAM PENGGUNAAN LAGU UNTUK PERTUNJUKAN LANGSUNG (LIVE PERFORMANCE): HAK UNTUK MELARANG DAN HAK MORAL PENCIPTA LAGU

HASHINA NADIRA JINGGA, Prof. M. Hawin, S.H., LL.M, Ph.D.

2024 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisis peranan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam mengatur dan memfasilitasi proses perizinan bagi pengguna yang akan menggunakan lagu untuk pertunjukan langsung (Live Performance) milik pencipta yang telah terdaftar sebagai anggota LMK. Selain itu, melalui penulisan ini diharapkan dapat mengetahui dan menganalisis lebih lanjut mengenai praktik pelarangan penggunaan lagu untuk pertunjukan langsung (Live Performance) oleh pencipta menurut ketentuan UUHC atau PP Royalti. Sekaligus mengetahui bagaimana pelindungan terhadap hak moral pencipta terhadap ketentuan pengumpulan royalti musik satu pintu melalui LMK.

Penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian berjenis yuridis-empiris, yang sekaligus mengombinasikannya dengan yuridis-normatif.  Penelitian ini bersifat deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data primer yang diperoleh secara langsung melalui responden yang dilakukan dengan wawancara serta didukung dengan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan serta didukung dengan pendapat ahli melalui wawancara narasumber. Data yang diperoleh tersebut kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian yang dilakukan penulis ialah, Pertama, mekanisme pengumpulan royalti satu pintu melalui LMKN, mengharuskan pencipta untuk terdaftar sebagai anggota LMK, dalam hal ini kemudian pencipta tidak akan dapat menerima atau menagih royalti secara langsung dari user. Kedua, berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) UUHC dan Pasal 3 ayat (1) PP Royalti dapat dipahami bahwa izin yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) bukan dikeluarkan oleh pencipta lagu secara pribadi melainkan dengan cara cukup membayar royalti atau dapatlah dipahami bahwa pembayaran royalti performing rights kepada LMKN menjadi izin bagi user untuk dapat menggunakan lagu milik seorang pencipta. Ketentuan tersebut memuat pengecualian dalam batas performing rights saja termasuk untuk kegiatan live performance. Ketiga, meskipun pencipta telah memberikan seluruh lisensi  lagu ciptaannya kepada LMK, pengalihan tersebut tidak menjadi sebab hilangnya pelindungan yang dapat diberikan terhadap hak moral milik seorang pencipta.

This legal research aims to analyze the role of the Collective Management Institution (LMK) in regulating and facilitating the licensing process for users who will use songs for live performances owned by creators who have registered as members of the LMK. In addition, through this writing, it is expected to know and further analyze the practice of prohibiting the use of songs for live performances by creators according to the provisions of UUHC or PP Royalty. As well as knowing how the protection of the creator's moral rights against the provisions of one-door music royalty collection through LMK.

This legal writing uses an empirical-juridical method of research, which combines it with normative juridical.  This research is a descriptive research. The data used in this research is primary data obtained directly through respondents conducted by interviews and supported by secondary data obtained from literature studies and supported by expert opinions through resource interviews. The data obtained was then analyzed with a qualitative approach.

The results of the research conducted by the author are, First, the one-door royalty collection mechanism through LMKN, requires the creator to be registered as a member of LMK, in which case the creator will not be able to receive or collect directly from the user. Second, Based on the provisions of Article 87 paragraph (4) UUHC and Article 3 paragraph (1) PP Royalty, it can be understood that the permission referred to in Article 9 paragraph (2) is not issued by the songwriter personally but by simply paying royalties or it can be understood that the payment of performing rights royalties to LMKN is a license for users to be able to use a song owned by a creator. The provision contains exceptions within the limits of performing rights only including for live performance. Third, even though the creator has given the entire license of his song to LMK or there has been a transfer of economic rights made by the creator to LMK, moral rights will still be attached to a creator.

 

Kata Kunci : Kata Kunci: Hak Cipta, Pelindungan Hak Cipta, Pencipta, Live Performance, Lembaga Manajemen Kolektif, Royalti, Lagu, Hak Moral.