Laporkan Masalah

Kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Pengembangan Smart Halal Tourism

Noval Rizki, Dr. Ambar Widaningrum, M.A.

2024 | Tesis | S2 Administrasi Publik

Penyelenggaraan pariwisata halal Kota Banda Aceh merupakan pariwisata yang berasaskan pada nilai ke-Islam-an, transparansi, akuntabilitas, keadilan, partisipatif, serta adat, budaya dan kearifan lokal Aceh. Adanya ide dan inovasi baru dalam pariwisata halal bertujuan untuk menarik segmen pasar muslim yang mulai bertumbuh besar. Penggunaan teknologi sebagai instrumen inovasi memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan pariwisata halal di masa depan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja pemerintah dalam pengembangan pariwisata halal serta kolaborasi yang dilakukan dalam pengembangan pariwisata halal tersebut dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Lokasi penelitiannya di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Terdapat dua sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan teknik wawancara langsung, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen resmi yang berhubungan dengan pariwisata halal di Kota Banda Aceh, jurnal-jurnal ilmiah, website, dan media sosial.

Hasil penelitian menunjukan bahwa penyelenggaraan pariwisata halal dengan pemanfaatan teknologi di Kota Banda Aceh berdasarkan konsep smart halal destination belum optimal pada dimensi teknologi digital, dimensi kelembagaan, dan dimensi kebijakan. Sedangkan pada dimensi produk wisata dan dimensi industri sudah optimal. Dalam pengembangannya pariwisata halal di Kota Banda Aceh dilakukan dengan berkolaborasi dengan swasta, masyarakat, dan pemerintah.

Beberapa rekomendasi yang diusulkan yaitu Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh melakukan kolaborasi dengan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh dalam mengembangkan infrastruktur digital untuk pariwisata halal. Pemerintah memprioritaskan pengembangan aplikasi mobile pariwisata yang dapat menampilkan informasi pariwisata dan memberikan masukan terhadap pariwisata halal oleh wisatawan. Pemerintah perlu memperkuat promosi menggunakan website dengan adannya fitur multi bahasa dan konten pengalaman unik. Pemerintah membuat regulasi berupa qanun tentang pariwisata halal dengan pemanfaatan teknologi.

Organizing halal tourism in the city of Banda Aceh is tourism based on Islamic values, transparency, accountability, equity, participation, also cultural customs and the local culture of Aceh. Exists of ideas and innovations in halal tourism aim to attract the Islamic marketing segment which is starting to grow large. The use of technology as an innovation instrument has an important role in the implementation of halal tourism in the future. This research aims to analyze the government’s performance in developing halal tourism as well as collaboration which is carried out in developing halal tourism by utilizing information and communication technology.

This research uses qualitative descriptive methods. The location of the research is in Banda Aceh, Aceh province. There are two sources of data in this research namely primary and secondary data. The primary data is obtained by direct interview technique whereas secondary data is obtained from official documents which relate to halal tourism in the city of Banda Aceh, scientific journals, websites, and social media.

The results show that organizing halal tourism with the use of technology in the city of Banda Aceh based on the concept of a smart halal destination is not optimal in dimensions of digital technology, institutional dimensions, and policy dimensions. Whereas for dimensions of tourism product and dimensions of industry are optimal. The development of halal tourism in the city of Banda Aceh is carried out in collaboration with the private sector, the community, and the government.

Some of the recommendations proposed are that the Tourism Department collaborate with Information and Statistic Communication in the city of Banda Aceh in developing digital infrastructure for halal tourism. The government needs to develop mobile applications to display tourism information which can be used to provide input on halal tourism by tourists. The government needs to corroborate using websites for promotion with multi-language features and unique experiential content. The government makes regulations in the form of qanun about halal tourism with the use of technology.

Kata Kunci : Kinerja Pemerintah, Pariwisata Halal, Inovasi, Kolaborasi, Smart Halal Tourism

  1. S2-2024-489364-abstract.pdf  
  2. S2-2024-489364-bibliography.pdf  
  3. S2-2024-489364-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2024-489364-title.pdf