IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALIH PROFESI PRAJURIT DI LINGKUNGAN TNI-AD

Arief Bastari, Prof. Dr. Agus Heruanto Hadna, M.Si ; Dr. Pande Made Kutanegara, M.Si

2023 | Tesis | S2 Mag.Studi Kebijakan

Kebijakan alih profesi prajurit terutama di lingkungan TNI AD merupakan salah satu upaya agar para personel mampu terberdayakan secara baik di dalam mendukung pmebangunan nasional. Namun demikian langkah strategis tersebut masih menghadapi berbagai persoalan, salah satunya dapat terlihat dari belum berjalannya program alih prosesi dengan baik. Kondisi ini ditandai terbatasnya lapangan kerja bagi TNI-AD yang ingin beralih status. Selain itu pembinaan karir yang dilakukan juga belum optimal sehingga menghambat di dalam pelaksanaan tugas. Dalam penelitian ini memiliki dua pertanyaan penelitian, yakni terkait implementasi Kebijakan Alih Profesi Prajurit di lingkungan TNI-AD dan faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Kebijakan Alih Profesi Prajurit di lingkungan TNI-AD. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yakni sebuah penelitian yang berusaha menggambarkan fenomena secara komprehensif sehingga mampu memberikan pemahaman yang baik atas penelitian. Hasil penelitian mununjukkan bahwa terdapat empat tujuan dalam implementasi kebijakan alih profesi Prajurit sesuai dengan tujuan TNI-AD yaitu peningkatan dan penguatan pertahanan dan keamanan negara, membantu program pemerintah dalam mewujudkan pembangunan nasional yang merata dan berkeadilan, membantu prajurit mendapatkan pekerjaan sesuai kompetensinya, dan memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan prajurit agar dapat hidup mandiri dan layak setelah pensiun. Kemudian, terdapat faktor pendukung implementasi kebijakan alih profesi Prajurit di lingkungan TNI-AD yaitu peraturan-peraturan pemerintah RI yang berlaku saat ini tentang pengaturan Prajurit TNI untuk alih profesi secara terbuka bagi Prajurit TNI AD, adanya permintaan dari instansi selain TNI, pemberian pembekalan keterampilan kerja dan beasiswa kepada prajurit. Selain itu terdapat faktor penghambat dalam implementasi kebijakan alih profesi yaitu peraturan-peraturan pemerintah yang mengatur personel dapat melanjutkan karir keluar TNI hanya kepada 13 Kementrian dan Lembaga, minimnya lowongan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) secara terbuka bagi Prajurit TNI AD di Kementerian/Lembaga, minimnya permintaan dari instansi selain TNI yang mengajukan permohonan kebutuhan personel TNI AD untuk ditugaskan di lingkungannya, jenis pembekalan keterampilan kerja yang belum dapat mengikuti perkembangan dan kebutuhan peluang kerja yang ada di luar instansi TNI dan belum ada pemberian beasiswa bagi personel TNI yang mau melanjutkan karir di luar instansi TNI.

The policy of changing professions of soldiers, especially within the Indonesian Army (TNI AD), is one of the efforts to empower personnel effectively in supporting national development. However, this strategic step still encounters various issues, one of which can be seen from the incomplete implementation of the career transition program. This condition is marked by the limited job opportunities for TNI-AD personnel wishing to switch their status. Additionally, career development efforts have not been optimized, thus hindering task execution. This study encompasses two research questions: the implementation of the Soldier Profession Transition Policy within the TNI-AD and the supporting and inhibiting factors in the implementation of the Soldier Profession Transition Policy within the TNI-AD. This research employs a descriptive qualitative method, aiming to comprehensively depict phenomena, thereby providing a profound understanding of the research subject. The results of the study show that there are four objectives in the implementation of the soldier's profession transfer policy in accordance with the objectives of the TNI-AD, namely increasing and strengthening national defense and security, assisting government programs in realizing equitable and just national development, helping soldiers get jobs according to their competence, and providing provisions knowledge and skills of soldiers so that they can live independently and properly after retirement. Then, there are supporting factors for the implementation of the soldier's profession transfer policy within the TNI-AD, namely the current Indonesian government regulations regarding the regulation of TNI Soldiers for open transfer of profession for TNI AD Soldiers, requests from agencies other than the TNI, grants provision of work skills and scholarships to soldiers. In addition, there are inhibiting factors in the implementation of the profession transfer policy, namely government regulations that regulate personnel can continue their careers outside the TNI only to 13 Ministries and Institutions, the lack of vacancies for filling High Leadership Positions (JPT) openly for TNI AD Soldiers in Ministries/Agencies, minimal requests from agencies other than the TNI who apply for the needs of TNI AD personnel to be assigned to their environment, types of work skills provision that have not been able to keep up with developments and the need for job opportunities that exist outside TNI agencies and there are no scholarships for TNI personnel who wish to continue their careers in outside the TNI.

Kata Kunci : Kebijakan, Alih Profesi, Prajurit