Strategi pemberdayaan pemerintah kecamatan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

SIGALINGGING, Lambas, Dr. Pratikno, M.Soc.Sc

2004 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Sejarah pemerintahan di Indonesia menunjukkan bahwa Pemerintah Kecamatan memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pelayanan masyarakat. Akan tetapi, dalam pelaksanaan tugas pelayanan tersebut, Pemerintah Kecamatan menghadapi masalah inefektifitas operasional kewenangan dan masalah kelembagaan yang meliputi: organisasi, sumber daya dan ketatalaksanaan. Untuk mencari solusi pemecahan terhadap masalah tersebut, telah dilakukan penelitian dan pengkajian pada teisis ini, dengan menggunakan penelitian deskriptif dan analisa kualitatif. Kajian pada tesis ini didukung oleh teori-teori strategi pemberdayaan kelembagaan khususnya yang berkaitan dengan kelembagaan Pemerintah. Kapasitas Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan tugas pelayanan masyarakat sangat tidak memadai apabila dilihat dari dimensi kewenangan, organisasi, sumber daya pendukung dan ketatalaksanaannya. Dari dimensi kewenangan, inefektifitas tugas pelayanan masyarakat disebabkan oleh belum adanya rincian kewenangan yang bersifat operasional, meski sudah dikeluarkan beberapa peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 seperti Peraturan Daerah maupun Keputusan Gubernur. Disamping itu, struktur organisasi Pemerintah Kecamatan yang ada saat ini kurang mendukung terhadap peran Pemerintah Kecamatan sebagai wilayah kerja pelayanan masyarakat, dan sumber daya pendukung pelaksanaan tugas pelayanan tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan masyarakat akan pelayanan. Kondisi ini semakin diperlemah dengan ketiadaan ketatalaksanaan yang efektif sebagai standar operasional tugas pelayanan masyarakat. Melalui perpaduan konsep-konsep pemberdayaan kelembagaan, tesis ini menawarkan solusi jangka pendek dan jangka panjang terhadap masalah kewenangan dan kelembagaan Pemerintah Kecamatan. Solusi jangka pendek lebih mengarah pada upaya revitalisasi Pemerintah Kecamatan sesuai dengan kewenangan dan kelembagaan yang ada sekarang. Sedangkan solusi jangka panjang mengarah pada revisi kebijakan yang mengatur kewenangan, restrukturisasi organisasi, revisi sumber daya pendukung tugas serta penguatan dimensi ketatalaksanaan Pemerintah Kecamatan

The history of Indonesian governmental matters shows that sub district level of government (Kecamatan) has a strategic role in delivering public services. In practice, however, Kecamatan Government facing the problem of ineffectivity of its authority to operate, and the problem of institutional capacity as well. In this context, institutional capacity consists of organisational dimension, resources and organisation methods. This thesis exploring the ideas in solving the problem through utilisation of concepts on institutional strengthening related to public services matters. This thesis found the lack of capacity of Kecamatan Government in delivering public services in the perspective of authority and institutional capacity. From authority dimension, it is found that the authority of Kecamatan Government as stipulated in the law No.34/1999 has not been ratified in operational regulations which lead to ineffective of public services delivery. From organisational dimension, the present organisational structure of Kecamatan Government is not sufficient in supporting its role. Furthermore, the lack of internal organisational resources such as human resources and financial capacity have also led to ineffectively public services delivery by Kecamatan Government. Lastly, the lack of organisational methods as the basic of operational standard is also found as another additive for ineffectiveness of Kecamatan Government. By utilizing concepts in institutional strengthening this thesis proposes short run and long run strategies in strengthening Kecamatan Government capacity in services delivery to the people. In short run, it is needed to revitalize the existing Kecamatan Government institutional capacity. In the long run, there are sequences expected to operate such as: policy review on Intergovernmental authorities in The Capital City, Jakarta, organizational and resources restructuring, as well as organizational methods revision.

Kata Kunci : Pemda TkI,Pemberdayaan Pemerintahan,Strategi