Implementasi Kewenangan Atas Prakarsa Sendiri (Diskresi) Lembaga Ombudsman DIY Untuk Menangani Persoalan Penyelenggaraan Pelayanan Publik

YUSTICIA E.N IDA, Dr. Subarsono, M.Si, MA ; Dr. Hakimul Ikhwan MA

2022 | Tesis | MAGISTER KEPEMIMPINAN DAN INOVASI KEBIJAKAN

LO DIY sebagai lembaga yang berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik bisa menjadi lembaga yang aktif merespon persoalan penyelenggaraan publik yang muncul di tengah-tengah masyarakat melalui kewenangan atas prakarsa sendiri ini. Penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan implementasi kewenangan atas prakarsa sendiri, sebuah kewenangan istimewa dan inovatif untuk menindaklanjuti persoalan penyelenggaraan layanan publik tanpa dilaporkan warga. Dengan kewenangan ini, LO DIY dimungkinkan untuk mengambil tindak lanjut secukupnya terhadap persoalan publik setelah melalui penilaian dan pertimbangan bahwa persoalan yang muncul di masyarakat tersebut memiliki dampak sistemik. Dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif melalui wawancara informan dan kajian dokumentasi, penelitian ini akan melihat pelaksanaan kewenangan atas prakarsa sendiri yang dimiliki LO DIY dan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kewenangan atas prakarsa sendiri dalam menangani persoalan pelayanan publik dan dibangun dengan teori implementasi kebijakan model Grindle serta teori Purwadi dan Sulistyastuti. Hasil penelitian menunjukkan beberapa faktor mempengaruhi implementasi kewenangan yaitu faktor konteks dan konten implementasi kewenangan serta faktor budaya. Dalam implementasi kewenangan ini, kepentingan kelompok sasaran telah terpenuhi yaitu dengan diterbitkannya dokumen rekomendasi atas dugaan mal administrasi yang terjadi, serta munculnya kesadaran kolektif warga atas persoalan penyelenggaraan pelayanan publik di DIY. Implementor kewenangan dengan beragam latar belakang pengetahuan menjadi keuntungan tersendiri untuk merespon ragam dan dinamika persoalan pelayanan publik. Dukungan kelembagaan, baik secara regulasi maupun anggaran dinilai cukup. Faktor budaya dan kearifan lokal masyarakat DIY juga menjadi faktor pendukung dalam proses implementasi kewenangan juga termanifestasi dalam tindak lanjut pelaksanaan kewenangan dengan memperhatikan paugeran Jawa serta tetap dengan memperhatikan aturan-aturan formal yang berlaku. Penelitian ini merekomendasikan untuk dilakukan peningkatan kapasitas aktor, dukungan penguatan kelembagaan dan keberlanjutan kegiatan monitoring terhadap rekomendasi. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan bisa dilakukan kajian yang lebih mendalam terkait dampat implementasi kewenangan sehingga rekomendasi akan lebih berdaya guna dan berhasil guna.

LO DIY as an institution that functions to oversee the implementation of public services can become an active institution in responding to public administration problems that arise in the community through this authority on its own motion initiative. This study intends to describe the implementation on its own motion initiative, a special and innovative authority to follow up on issues of public service delivery without being reported by citizens. With this authority, LO DIY is enabled to take adequate follow-up on public issues after going through an assessment and consideration that the problems that arise in the community have a systemic impact. By using a qualitative research approach through interviewing informants and reviewing documentation, this research will look at the implementation of authority on its own motion owned by LO DIY and study the factors that influence the implementation of authority on its own motion initiative in dealing with public service issues and built on the theory of policy implementation of the Grindle model and the theory of Purwadi and Sulistyastuti. The results of the study indicate that several factors affect the implementation of authority, namely the context and content of the implementation of authority and cultural factors. In the implementation of this authority, the interests of the target group have been fulfilled, namely the issuance of a recommendation document on the alleged mal-administration that occurred, as well as the emergence of collective awareness of citizens on the issue of public service delivery in DIY. Authority implementers with various knowledge backgrounds are an advantage in responding to the variety and dynamics of public service issues. Institutional support, both regulatory and budgetary, is considered sufficient. Cultural factors and local wisdom of the DIY community are also supporting factors in the process of implementing authority which is also manifested in the follow-up to the implementation of authority by taking into account the Javanese "paugeran" and still paying attention to the applicable formal rules. This study recommends to increase the capacity of actors, support institutional strengthening and continue monitoring activities against the recommendations. For further research, it is hoped that a more in-depth study related to the impact of the implementation of authority can be carried out so that the recommendations will be more efficient and effective.

Kata Kunci : implementasi kebijakan, kewenangan atas prakarsa sendiri, persoalan pelayanan publik. Lembaga Ombudsman DIY