Penyediaan Sistem Informasi Terintegrasi melalui Layanan Kepri Integrated Information System sebagai Implementasi Smart Governance di Provinsi Kepulauan Riau

DAYANG FITRI ANJANI, Dr. Rini Rachmawati, S.Si., M.T.

2021 | Skripsi | S1 PEMBANGUNAN WILAYAH

Kepri Integrated Information System (KIIS) merupakan layanan pertama yang direalisasikan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam gagasan besarnya yaitu Kepri Smart Province. Layanan ini hadir dalam menjawab beberapa isu seperti belum terintegrasinya 28 aplikasi dan sistem yang ada pada masing-masing OPD pada tahun 2017 dan masih dikelola secara mandiri oleh masing-masing OPD. Dalam implementasinya, terdapat beberapa isu yang masih harus diselesaikan pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau, salah satunya adalah isu kesenjangan telekomunikasi pada masing-masing kabupaten dan/atau kotanya. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengidentifikasi jenis-jenis aplikasi dan sistem yang diintegrasikan dalam KIIS, (2) menganalisis distribusi keruangan infrastruktur TIK di Provinsi Kepulauan Riau terkait integrasi data pada KIIS, dan serta (3) menganalisis implementasi KIIS dalam mewujudkan smart governance di Provinsi Kepulauan Riau. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pengolahan dan penyajian data dilakukan secara deskriptif. Data sekunder diperoleh dari dokumen perencanaan, data statistik (BPS), dan dokumen pendukung dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi pada Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau dan Gedung Kepri Smart Province yang berlokasi di Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan Kepri Integrated Information System (KIIS) merupakan layanan yang mengintegrasikan 8 (delapan) sistem dan aplikasi yang bergerak pada bidang pembangunan, keuangan, dan kepegawaian yang pemanfaatannya masuk ke dalam ruang lingkup Government to Government (G2G). Radio link masih menjadi infrastruktur utama yang tersebar di Kota Batam dan Kota Tanjung Pinang, namun jika melihat isu kesenjangan telekomunikasi, masih terdapat 114 titik blankspot di Provinsi Kepulauan Riau yang harus diselesaikan. Dalam implementasinya, layanan ini mengalami hambatan karena munculnya beberapa layanan serupa yang dihadrikan Biro Pembangunan dan Kementerian Dalam Negeri, sehingga pengembangan masih belum dilanjutkan kembali.

Kepri Integrated Information System (KIIS) was the first service created by the government of Riau Islands Province in their future goal as Kepri Smart Province. This service is present in answering several issues such as the integration of 28 applications and systems on 2017 and still managed independently by each OPD. Furthermore, there are several issues that still have to be resolved by the local government of Riau Islands Province, related to the issue of telecommunication gaps in each district. This study aims to (1) identify the types of applications and systems that integrated in KIIS, (2) analyze the distribution of ICT infrastructure in Riau Islands Province related to data integration in KIIS, and (3) analyze the implementation of KIIS in realizing smart governance in Riau Islands Province. This research was conducted using qualitative descriptive research method. Secondary data is obtained from planning documents, statistical data (BPS), and supporting documents from the Department of Communication and Informatics of Riau Islands Province. Primary data was obtained through in-depth interviews and observations at the Office of Departement Communication and Informatics of Riau Islands Province and Kepri Smart Province Building located in Tanjung Pinang City, Riau Islands Province. The results showed that Kepri Integrated Information System (KIIS) is a service that integrates 8 (eight) systems and applications engaged in development, finance, and staffing sectors, whose used into the scope of Government to Government (G2G). Radio link is still the main infrastructure, spread in Batam and Tanjung Pinang, but the telecommunications gap issue are still exists. There are 114 blankspot points in Riau Islands Province that have to be resolved. In its implementation, this service experienced obstacles due to the emergence of several similar services that built by the Development Bureau and the Ministry of Home Affairs, so development of this system has not yet resumed.

Kata Kunci : Sistem, Informasi Terinetgrasi, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Smart Governance, Smart Province