PERJANJIAN TUKAR MENUKAR HAK ATAS TANAH DALAM SISTEM PENDAFTARAN TANAH

SEHABUDDIN A., Dr. Jur. Any Andjarwati. S.H. M.jur

2020 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang hukum serta pelaksanaan pajak dalam perjanjian tukar menukar hak atas tanah di Kabupaten Jepara. Jenis penelitian hukum yuridis normatif, yang memiliki ciri khusus menitik beratkan pada penelitian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mendapatkan kesimpulam tentang hukum pajak perjanjian tukar menukar hak atas tanah di Kabupaten Jepara dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pajak dalam perjanjian tukar menukar peralihan hak atas tanah di Kabupaten Jepara masih belum dapat dilaksanakan karena dari pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara sendiri menilai bahwa peraturan tentang pajak perjanjian tukar menukar hak atas tanah belum lengkap dan jelas, selain itu karena perjanjian tukar menukar juga jarang dipergunakan. Namun disatu sisi peraturan perundang-undangan yang telah ada menjamin bahwa peralihan hak atas tanah dapat dilakukan salah satunya dengan perjanjian tukar menukar hak atas tanah, mengenai pajak yang bersangkutan juga sudah menjamin bahwa perjanjian tuak menukar hak atas tanah juga merupakan salah satu objek yang dapat dikenakan untuk dipungut pajak oleh negara. Kata Kunci : Pajak, Tukar Menukar, Pendaftaran Tanah

The purpose of this study was to determine, assess, and analyze tax law and the implementation of the agreement to exchange land rights in Jepara regency. This type of juridical normative legal research, which has a special characteristic focuses on research on secondary data in the form of primary legal, secondary legal, and tertiary legal materials. The data is analyzed in a descriptive qualitative manner to obtain conclusions about the tax law on land exchange agreements in Jepara Regency in the land registration system in Indonesia. The results showed that the tax law in the transitional agreement to exchange land rights in Jepara regency still can not be implemented because of the District Land Office Jepara itself considered that the rules on exchange of tax treaty rights to land are not yet complete and clear, In addition, it is because exchange agreement also rarely used. However, on one hand, the legislation that already exists ensure that the transfer of rights over land can be carried out either by an agreement to exchange land rights, the related tax also ensure that the agreement to exchange land rights is also one of the objects that can be imposed to be taxed by the state. Keywords: Tax, Exchange, Land Registration

Kata Kunci : Pajak, Tukar Menukar, Pendaftaran Tanah