TINJAUAN YURIDIS PEMANFAATAN ASET BUMN (STUDI KONTRAK PEMANFAATAN LAHAN ANTARA PLN DENGAN PERUM JASA TIRTA II)

DEDY ARIYANTO, Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si.

2019 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

Penelitian "Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Aset Badan Usaha Milik Negara (Studi Kontrak Pemanfaatan Lahan Antara PT. PLN Dengan Perum Jasa Tirta II)", bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana proses pembuatan perjanjian Pemanfaatan Aset Badan Usaha Milik Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam pembuatan perjanjian tersebut. Dari analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa proses pembuatan perjanjian pemanfaatan aset mengacu pada Peraturan Direksi Perum Jasa Tirta II Tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Dan/Bangunan, proses pembuatan perjanjian meliputi tahapan permohonan, survey lahan, penetapan harga, negosiasi, pembuatan dan penandatanganan perjanjian. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan perjanjian meliputi faktor hukum yaitu adanya perbedaan peraturan pemanfaatan lahan yang berlaku bagi Perum Jasa Tirta II dan PT. PLN dan faktor non hukum meliputi pertimbangan Perum Jasa Tirta II dan PT. PLN.

The study "Juridical Review of the Utilization of Assets of State-Owned Enterprises (Study of Agreement for Land Use Between PT. PLN and Perum Jasa Tirta II)" aims to identify and analyze how the State-Owned Enterprise Asset Utilization agreement is made in accordance with applicable regulations and what factors influence the making of the agreement. From the analysis carried out it can be concluded that the process of making an asset utilization agreement refers to the Regulation of the Board of Directors of Perum Jasa Tirta II concerning the Guidelines for Utilizing Land and / Buildings, the agreement making process includes the application stage, land survey, pricing, negotiation, making and signing agreements. The factors that influence the making of the agreement include legal factors, namely the existence of differences in land use regulations that apply to Perum Jasa Tirta II and PT. PLN and non-legal factors include the consideration of Perum Jasa Tirta II and PT. PLN.

Kata Kunci : Perjanjian, Pemanfaatan, Aset Lahan, Peraturan