ARUS KOMUNIKASI INTERNAL PEMERINTAHAN (Studi Kasus dalam Penanganan Kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) Di BP3TKI Jawa Tengah Tahun 2017-2018)

NILA RAHMAWATI, Dr.Phil. Ana Nadya Abrar, M.E.S

2019 | Tesis | MAGISTER ILMU KOMUNIKASI

Mencermati data laporan tahunan BNP2TKI pada laman situs resminya membawa peneliti pada banyak pertanyaan, khusus nya tentang penanganan kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI). Data pada situs resmi BNP2TKI menunjukkan sejak tahun 2011 hingga 2017 permasalahan yang menimpa PMI kita mencapai angka 32.561 kasus. 1.834 kasus diantara nya belum terselesaikan. Peneliti tertarik pada BP3TKI Jawa Tengah yang memiliki rata-rata angka penempatan dan angka pengaduan kasus yang sama dengan jumlah provinsi terbanyak nomor satu di pulau jawa. Informasi dari hasil wawancara pra penelitian menunjukkan arus komunikasi yang diawali dengan banyak nya sumber informasi untuk sebuah permasalahan PMI yang sama, kemudian penerima informasi dengan berbagai interpretasi yang berbeda, serta kewenangan pada hierarki struktur organisasi yang ada, membuat rumitnya arus komunikasi yang terjadi pada internal organisasi. Arus komunikasi penanganan kasus PMI yang idealnya telah ditata dan disusun dalam Standard Operational Procedure (SOP) dengan standard waktu penyelesaian yang jelas menjadi terhambat karena aliran informasi, interpretasi dan koordinasi yang berbelit-belit. Pertanyaannya bagaimana arus komunikasi internal pemerintahan dalam penanganan kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) di BP3TKI Jawa Tengah Tahun 2017-2018?. Peneliti menggunakan metode penelitian studi kasus dengan analisis data milik Miles & Huberman dan penyajian data menggunakan kerangka konsep analisis komunikasi pemerintah milik Sanders dan Canel, dibahas dengan konsep Arus komunikasi Adler dan Rodman. Mengidentifikasi kendala-kendala arus komunikasi internal pemerintahan dalam penanganan kasus PMI di BP3TKI Jawa Tengah tahun 2017-2018. Arus komunikasi internal pemerintahan dalam penanganan kasus PMI berlangsung dari atas ke bawah dan ditentukan oleh pimpinan karena disposisi dan kebijakan pimpinan merupakan titik tolak pertama penanganan setiap kasus begitupun pemilihan petugas pelaksanan penanganan kasus karena tidak ada aturan baku dan standar penanganan yang diterapkan sesuai dokumen formal yang ada. Perlu dibuat aturan teknis pelaksanaan penanganan kasus PMI sehingga menjadi pedoman baku dalam penanganan kasus PMI.

Looking at BNP2TKI's annual report data on its official website page, it brought researchers to many questions, specifically about handling cases of Indonesian Migrant Workers (PMI). Data on the official website of BNP2TKI shows that from 2011 to 2017 the problems affecting our PMI reached 32,561 cases. 1,834 cases among them have not been resolved. The researcher was interested in BP3TKI Central Java, which had an average number of placement and number of complaints in the same case with the highest number of provinces in Java. Information from the results of the pre-study interviews showed that the flow of communication began with many sources of information for the same PMI problem, then the recipient of information with different interpretations, and authority on the existing hierarchy of organizational structures, complicating the flow of communication that occurred within the organization. . The communication flow of handling PMI cases that have ideally been organized and arranged in a Standard Operational Procedure (SOP) with a clear standard of completion time becomes hampered due to the complicated flow of information, interpretation and coordination. The question is how is the flow of internal government communication in handling cases of Indonesian Migrant Workers (PMI) in BP3TKI Jawa Tengah 2017-2018 ?. The researcher used the case study research method by analyzing data belonging to Miles & Huberman and presenting data using Sanders and Canel's government communication analysis concept framework, discussed with the concepts of communication flow between Adler and Rodman. Identifying constraints to the flow of internal government communication in handling PMI cases at BP3TKI Central Java in 2017-2018. The internal flow of government communication in handling PMI cases takes place from top to bottom and is determined by the leadership because the disposition and leadership policy is the first starting point for handling each case as well as the selection of case handling officers because there are no standard rules and handling standards applied according to existing formal documents . It is necessary to make technical rules for handling PMI cases so that they become standard guidelines in handling PMI cases.

Kata Kunci : Arus Komunikasi, Komunikasi internal pemerintahan, Penanganan Kasus PMI/ Communication Flow, Internal government communication, PMI Case Handling