Alokasi dan Mitigasi Risiko Kemitraan Pemerintah-Swasta dalam Penyediaan Layanan Trans Jogja

M SIWI NUGRAHA, Dr. Suripto, S.I.P, M.P.A

2018 | Tesis | MAGISTER MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Penelitian ini mengulas tentang alokasi dan mitigasi risiko kemitraan pemerintah-swasta dalam penyediaan layanan Trans Jogja. Trans Jogja merupakan layanan bus rapid transit yang beroperasi sejak tahun 2008 hingga saat ini dan melibatkan pemerintah dan sektor swasta dalam pengelolaannya. Kemitraan pemerintah-swasta, di satu sisi memiliki potensi untuk menyediakan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Akan tetapi, di sisi lain, penyelenggaraan pelayanan publik melalui skema kemitraan antara pemerintah-swasta memiliki risiko yang khas dan kompleks akibat relasi principal-agent. Oleh karena itu, isu alokasi dan mitigasi risiko merupakan hal yang krusial dalam sebuah kemitraan pemerintah-swasta. Penelitian tentang alokasi dan mitigasi risiko kemitraan pemerintah-swasta dalam penyediaan layanan Trans Jogja ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan beberapa narasumber dari Unit Pelayanan Teknis Trans Jogja - Dinas Perhubungan DIY, PT. Jogja Tugu Trans (JTT), dan PT. Anindya Mitra Internasional (AMI). Selain itu, data dalam penelitian ini juga diperoleh dari telaah beberapa dokumen yang terkait dengan penyediaan layanan Trans Jogja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko kemitraan tidak dialokasikan secara ideal. Risiko pendapatan yang idealnya dihadapi oleh pihak swasta justru juga dihadapi oleh sektor publik/ pemerintah, sedangkan risiko politik yang idealnya dihadapi oleh pemerintah ternyata dihadapi oleh pihak swasta. Di sisi lain, risiko penyediaan lahan dan risiko desain halte hanya dihadapi oleh pemerintah. Risiko lain seperti risiko pendapatan, risiko operasional, risiko jaringan lalu lintas, dan risiko kepemilikan aset dihadapi oleh pihak pemerintah dan juga swasta. Selain itu, aspek mitigasi risiko yang dilakukan dalam kemitraan masih dilakukan secara terbatas.

The aim of this research is to analyze and elaborate risk alocation and risk mitigation of public pravate partnerships in the context of Trans Jogja service provisions. Trans Jogja is a bus rapid transit service that operates from 2008 and involves the government and the private sector in its management. Public-private partnership is expected to provide public service efficient and effectively. On the other hand, public-private partnership has dark side, face many risks due to principal-agent relations. Therefore, risk allocation and risk mitigation are crucial issues in public-private partnerships. Research on risk allocation and risk mitigation of public-private partnerships in the provision of Trans Jogja services uses qualitative methods with a case study approach. Data collection was carried out through observation and interviews with several informants from the Trans Jogja Technical Service Unit (Unit Pelaksana Teknis)- DIY Transportation Agency, PT. Jogja Tugu Trans (JTT), and PT. Anindya Mitra Internasional (AMI). In addition, the data in this study were also obtained from a review of several documents related to the provision of Trans Jogja services. The result of the research revealed that risks in the case of Trans Jogja were not allocated ideally. The income risk that is ideally faced by the private sector is also faced by the public / government sector, while political risks that are ideally faced by the government are faced by the private sector. On the other hand, the risk of providing land and the risk of bus stop design is only faced by the government. Other risks such as income risk, operational risk, traffic network risk, and asset ownership risk are faced by the government and also the private sector. In addition, the risk mitigation aspects carried out in partnership are still limited.

Kata Kunci : public-private partnership, risk allocation, risk mitgation