EVALUASI IMPLEMENTASI BUDAYA PEMERINTAHAN SATRIYA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (STUDI DI DINAS SOSIAL DIY DAN UPTD)

BOWO MURSITO, Dr. Ambar Widaningrum, M.A.

2018 | Tesis | MAGISTER MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Reformasi birokrasi merupakan strategi mewujudkan tatanan pemerintahan menjadi lebih baik sehingga diperlukan budaya organisasi untuk mendukung hal tersebut. SATRIYA merupakan budaya organisasi Pemerintah Daerah DIY yang diambil dari nilai-nilai filosofi jawa Hamemayu Hayuning Bawana memiliki tujuan yaitu melanjutkan dan meningkatkan reformasi birokrasi tahun 1946 melalui Maklumat Nomor 10 Tahun 1946 tentang Perubahan Pangreh Praja menjadi Pamong Projo, yang berarti terdapat perubahan birokrasi sebagai penguasa (pangreh) menjadi birokrasi sebagai pelayan (pamong). Perubahan paradigma tersebut menekankan pada kewajiban pemerintah sebagai pemberi pelayanan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana implementasi SATRIYA dari perspektif eksternal dengan pendekatan kinerja pelayanan publik sebagai indikator evaluasi kebijakan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian survei dan metode deskriptif. Survei kuesioner diberikan kepada pengguna layanan di Dinas Sosial DIY dan UPTD. Adapun jumlah populasi sebanyak 972 klien dengan metode purposive sampling diperoleh sampel sebanyak 416 klien. Terdapat 556 klien yang tidak memenuhi syarat karena beberapa faktor diantaranya: usia sangat lanjut, sakit, bedrest, disabilitas tertentu dan gangguan kejiwaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SATRIYA di Dinas Sosial DIY dan UPTD masuk dalam kategori Baik, dimana komponen SATRIYA Selaras dengan nilai persentase sebesar 85,07%, Akal budi luhur-jati diri sebesar 86,39%, Teladan-keteladanan 87,45%, Rela melayani sebesar 87,01%, Yakin dan percaya diri sebesar 85,53%, dan Ahli-profesional sebesar 88,35%. Namun terdapat satu komponen SATRIYA Inovatif dengan nilai persentase sebesar 35,88% yang masuk dalam kategori Tidak Baik.

Bureaucratic reform is a strategy to achieve good governance and it needs organizational culture to support it. SATRIYA is an organizational culture of Pemerintah Daerah DIY sourced from the values of the philosophy of Java Hamemayu Hayuning Bawana. The culture aimed at continuing and improving bureaucratic reform in 1946 based on the Notice Number 10 of 1946 on the Change of Pangreh Praja into Pamong Projo, which reformed the bureaucracy as ruler (pangreh) to bureaucracy as a servant (pamong). The reform was emphasized the obligation of the government as a service provider. This study aimed at evaluating the SATRIYA implementation from an external perspective with public services performance approach as an indicator of policy evaluation. This research is a qualitative study with survey research approach and descriptive method. Questionnaire surveys were distributed to service users at the Dinas Sosial DIY and its UPTDs. The total population of 972 clients with purposive sampling method obtained a sample of 416 clients. There are 556 non-qualified clients due to several factors including: very advanced age, illness, bedrest, certain disabilities and psychiatric disorders. The results showed that the implementation of SATRIYA in the Dinas Sosial DIY and its UPTDs was in the Good Category. This noticed in the SATRIYA components included Selaras with the percentage value of 85,07%, Akal budi luhur-jati diri 86,39%, Teladan-keteladanan 87,45%, Rela melayani 87,01%, Yakin dan percaya diri 85,53%, and Ahli-profesional 88,35%. However, there was one component of SATRIYA, Inovatif, that falls into the Bad Category with a percentage of 35,88%.

Kata Kunci : Budaya Organisasi, Evaluasi Kebijakan, Kinerja Pelayanan Publik