HALAMAN JUDUL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAPITASI BERBASIS PEMENUHAN KOMITMEN PELAYANAN DI PUSKESMAS KABUPATEN PACITAN

RETNO WULANDARI, dr. Yodi Mahendradhata, M.Sc, Ph.D.; Dr. drg. Julita Hendrartini, M.Kes.

2017 | Tesis | S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat

Latar belakang : Kapitasi berbasis pemenuhan komitmen pelayanan (KBKP) adalah penyesuaian besaran tarif kapitasi berdasarkan hasil penilaian pencapaian indikator pelayanan kesehatan perseorangan yang disepakati berupa komitmen pelayanan puskesmas dalam rangka peningkatan mutu pelayanan. KBKP dilakukan sesuai dengan Peraturan Bersama Sekjen Kemenkes dan Dirut BPJS Kesehatan Nomor HK.02.05/III/SK/089/2016 dan Nomor 3 Tahun 2016 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pembayaran kapitasi berbasis pemenuhan komitmen pelayanan pada FKTP. Peraturan tersebut disempurnakan dengan Peraturan Bersama Sekjen Kemenkes dan Dirut BPJS Kesehatan Nomor HK.01.08/III/980/2017 Tahun 2017 dan Nomor 2 Tahun 2017. Kapitasi berbasis pemenuhan komitmen pelayanan adalah kebijakan yang baru dilaksanakan di Kabupaten Pacitan. Oleh sebab itulah perlu dilihat bagaimana upaya meningkatkan indikator komitmen pelayanan di puskesmas Kabupaten Pacitan. Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya peningkatan capaian indikator komitmen pelayanan di puskesmas Kabupaten Pacitan. Metode : Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan strategi penelitian studi kasus. Subjek penelitian sebanyak 14 orang terdiri dari kepala puskesmas, staf puskesmas, dan tim JKN dinas kesehatan Kabupaten Pacitan. Hasil : Komitmen kepala puskesmas dalam implementasi kebijakan kapitasi berbasis pemenuhan komitmen pelayanan di puskesmas sebagian besar masih sangat kurang. Hal ini terlihat dari capaian indikator komitmen pelayanan yang masih sangat rendah. Sumberdaya manusia khususnya dokter masih kurang jumlahnya dalam melaksanakan kebijakan KBKP. Kinerja tenaga pcare dalam pelaksanaan kebijakan KBKP masih rendah. Fasilitas puskesmas yang menjadi kendala dalam penerapan kebijakan KBKP ini adalah akses sinyal internet ke puskesmas dan jaringannya. Upaya peningkatan capaian komitmen pelayanan di puskesmas belum nampak secara nyata antara sebelum dan sesudah ada kebijakan KBKP. Upaya yang dilakukan masih bias antara kegiatan UKM dan UKP puskesmas. Kesimpulan : Implementasi kebijakan KBKP dalam upaya peningkatan capaian kebijakan KBKP puskesmas belum nampak secara nyata sebagai upaya UKP yang seperti seharusnya. Masih tercampur antara UKP dan UKM, oleh karena itulah perlu kebijakan yang lebih jelas untuk pelaksanaan kebijakan KBKP di puskesmas.

Background: The commitment service-based capitation policy (KBKP) starts to be implemented by paying per month capitation for Primary Health Care (PHC) based on PHCs performance. KBKP was implemented according to regulation with the secretary general of the ministry of health and the president director of BPJS kesehatan number HK.01.08/III/980/2017 and number 2 tahun 2017. Objective: This study aims to analyze efforts to improve the achievement of service commitment indicators in PHC Pacitan regency. Methods: This research used qualitative research with case study research strategy. Research subjects were 14 informant consisting of heads of PHC, PHC staff, and JKN team of Pacitan district health office. Result : The commitment of heads of PHC in the implementation of the capitation-based policies to fulfill the commitment of services in PHC is still largely lacking. This is evident from the achievement indicator of service commitment is still very low. Human resources, especially doctors are still in number in implementing the policy of KBKP. Performance of pcare personnel in the implementation of the policy of KBKP is still low. PHC facilities that become obstacles in the implementation of this KBKP policy is the internet signal access to PHC and its network. Efforts to improve the achievement of service commitment in PHC have not been apparent between before and after policy of KBKP. The efforts made are still biased between the activities of community health effort (UKM) and Individual health effort (UKP) at PHC. Conclusion: Implementation of the P4P policy in an effort to improve the achievement of KBKP puskesmas policy has not been clearly seen as a proper UKP effort. Still mixed between UKP and UKM, therefore need more clear policy for the implementation of policy of KBKP at PHC.

Kata Kunci : implementasi kebijakan, KBKP, puskesmas, policy implementation, P4P