PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HAK ATAS TANAH YANG BERSERTIPIKAT GANDA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 189 K/Pdt/2011)

RIAWATI ILHAM, Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si

2017 | Tesis | S2 Kenotariatan

Tujuan penelitian ini mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya sertipikat ganda dalam Putusan MA No. 189/K/Pdt/2011, perlindungan hukum terhadap pemilik dan upaya yang dilakukan untuk meminimalkan terbitnya sertipikat ganda. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris yakni cara atau prosedur yang terlebih dulu meneliti data sekunder dan kemudian dilanjutkan dengan penelitian data primer dilapangan, dengan bahan penelitian yakni penelitian kepustakaan dan lapangan, dilakukan dengan cara mengumpulkan data, wawancara dan dianalisis sebagai data kualitatif. Hasil penelitian pada permasalahan yang pertama, menunjukan bahwa ketidaktelitian dan ketidak cermatan panitia ajudikasi saat pelaksanaan PRONA dalam memeriksa dan meneliti data fisik dan data yuridis merupakan faktor utama terbitnya sertipikat ganda pada kasus ini. Mengenai permasalahan kedua, perlindungan hukum terhadap pemilik tanah telah jelas dituangkan dalam isi putusan hakim yang menyatakan bahwa penggugat adalah pemilik hak atas tanah yang sah menurut hukum. Kemudian upaya yang dapat dilakukan oleh BPN dan PPAT ialah dengan program pengadaan peta pendaftaran tanah dan PPAT yang berupaya menjalankan tugas dan jabatan sesuai yang diamanahkan dalam undang-undang merupakan upaya konkrit untuk meminimalkan terbitnya sertipikat ganda di BPN.

The objective of the research was to identify and to analyze factors causing double certificates in Supreme Court decision no 189/K/Pdt/2011, legal protection for owner and effort to minimize double certificates. It is empirical juridical research that study first secondary data and followed with study on primary data in field. Research material is obtained by library research and field research conducting by collecting data, interview and qualitative analysis. The results indicates that inaccurateness of adjudication committee in PRONA execution in verifying and investigating physical data and juridical data is a main factors causing double certificate in the case. About the second problem, legal protection over land owner has been stipulated in content of the judge decision that the plaintiff is valid owner of land title. Effort done by National Land Agency and Land Deed Official is to make land registration map and Land Deed Official try to do their task and position as mandated by law as concrete effort to minimize issuance of double certificate in the National Land Agency.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Atas Tanah, Sertipikat Ganda