EVALUASI PROSEDUR PENYELESAIAN PERMOHONAN KEBERATAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH I

UMI LAILA A, Rizky Wulandari, S.E., M.Acc.

2017 | Tugas Akhir | D3 AKUNTANSI SV

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan kesesuaian penerapan prosedur penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I. Oleh karena itu, prosedur yang sudah berjalan nantinya akan dievaluasi berdasarkan temuan kendala selama melakukan pengamatan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk proses pengamatan yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan prosedur yang sudah berjalan. Pengambilan data melalui wawancara dengan Penelaah Keberatan dan dokumentasi akan digunakan untuk menganalisa kendala-kendala yang diperoleh selama pengamatan. Penyelesaian Permohonan Keberatan Wajib Pajak pada Kanwil DJP Jawa Tengah I dapat diselesaikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013. Walaupun penyelesaian keberatan dapat diselesaikan sebelum jatuh temponya yaitu 12 (dua belas) bulan tetapi waktu penyelesaian yang dibutuhkan menjadi semakin lama karena terdapat kendala yang dihadapi dalam penyelesaian keberatan.

This study aims to investigate the implementation and application of the suitability of the completion of the objection procedure Taxpayers in the Regional Office of Directorate General of Taxation Central Java I. Therefore, the existing procedures will be evaluated based on the findings of the constraints during the observation.The researcher used a qualitative descriptive method by observation, interviews, and documentation. The observations process aims to determine the suitability of the application of existing procedures.The data were collected through interviews with reviewers Objections, and the documentation were used to analyze the constraints obtained during observation. Settlement Request Objection Taxpayers in the Regional Office of Directorate General of Taxation, Central Java I can be resolved in accordance with the Minister of Finance Regulation No. 9/PMK.03/2013. Although the completion of the objection can be settled prior the due date, which is twelve months, but the required turnaround time become increasingly long as there are obstacles encountered in the completion of objections.

Kata Kunci : Evaluasi, Proses Keberatan, Wajib Pajak