Sustainabilitas Indepedensi Kewenangan Ombudsman Daerah DIY: Penanganan Kasus Maladministrasi Code Division Multiple Access

WAMIDZA ASFARINA, Prof. Dr. Muhadjir Darwin

2017 | Skripsi | S1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA (MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK)

Penelitian ini membahas mengenai sustainabilitas independensi Ombudsman Daerah DIY dalam melaksanakan kewenangannya menangani kasus maladministrasi yang melibatkan eksekutif daerah yang dijelaskan melalui penanganan kasus maladministrasi proyek CDMA. Dari hasil penanganan kasus maladministrasi proyek CDMA ditemukan adanya perbuatan maladministrasi yang dilakukan oleh Gubernur DIY, Sekretariat Provinsi DIY, dan Kepala BPKD DIY. Penanganan CDMA ini menimbulkan berbagai macam respon, termasuk pimpinan eksekutif daerah, dan berimplikasi terhadap independensi pelaksanaan kewenangan Ombudsman Daerah DIY di periode selanjutnya. Tujuan dari penelitan ini adalah untuk mendeskripsikan independensi Ombudsman Daerah Provinsi DIY sebagai lembaga pengawas eksternal dalam menangani maladministrasi kasus CDMA yang melibatkan eksekutif daerah, serta mengetahui sustainabilitas independensi Ombudsman Daerah DIY dalam melaksanakan kewenanganannya paska penanganan kasus maladministrasi proyek CDMA. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumen/arsip data. Selanjutnya, data dianalisis dan diinterpretasikan berdasarkan tahapannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan Ombudsman Daerah DIY dalam penanganan kasus proyek CDMA, sudah bertindak secara independen yang ditunjukkan dengan sikap Ombudsman Daerah DIY untuk menangani kasus CDMA hingga menghasilkan kesimpulan/rekomendasi dan mempublikasikan temuan tersebut meskipun eksekutif yang menjadi terlapornya. Sedangkan untuk sustainabilitas independensi pelaksanaan kewenangan Ombudsman Daerah DIY paska penanganan kasus proyek CDMAtidak terlaksana. Hal ini ditunjukkan dengan adanya perubahan kewenangan yang diatur dalam Pergub 21/2008 dan Pergub 69/2014, diantaranya dalam hal publikasi, proses rekrutmen, dan adanya penyusunan laporantriwulan dan tahunan yang diserahkan kepada Gubernur DIY melalui Biro Hukum Setda DIY.

This study discusses about sustainability of the Yogyakarta Local Ombudsman's independence in carrying out their authorities in handling of maladministration that involves the regional executives described through the cases handling of maladministration CDMA projects. The results of the CDMA cases handling showed there are some maladministration acts by the Governor of Yogyakarta, Regional Secretary of Yogyakarta, and Head of BPKD DIY. It is causing a various responses, including the head of regional executive, and affect to the independence of the implementation of the Yogyakarta Local Ombudsman authorities on the next periods. This study aims to describe the independence of Yogyakarta Local Ombudsman as external oversight institution in dealing with CDMA maladministration cases which involves regional executives and sustainability of the Yogyakarta Local Ombudsman's independence in carrying out their authorities post-handling of CDMA project cases. This study used qualitative method with study case approach. The data was collected through interviews and document/data archives. Furthermore, the data were analyzed and interpreted according to its stages. The results of this study indicate that the implementation of The Yogyakarta Local Ombudsman's authority in order to handle the CDMA project caseshas acted independent. It was shown by theiracts to produce conclusions/recommendations and publish to media local although the executives become the suspects. Then, for the sustainability of the Yogyakarta Local Ombudsman's independence in carrying out their authorities post of CDMA cases handling, has not done independent. It was indicated by the change of the authority set out in Pergub No. 21 Tahun 2008 and Pergub No. 69 Tahun 2014, including the terms of publication, recruitment, and the preparation of quarterly and annual reports submitted to the Governor through the Law Bureau.

Kata Kunci : Independensi, Ombudsman Daerah DIY, Maladministrasi Eksekutif Daerah / Independence of institution, Local Ombudsman, Maladministration of Regional Executives