EVALUASI PROSEDUR PENERIMAAN PAJAK BUMI BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DENGAN METODE LEAN GOVERNMENT

MAYANG P, Rumiyati, S.E.,M.Sc., CMA, CAPM, CAPF

2020 | Tugas Akhir | D3 AKUNTANSI

Prosedur penerimaan PBB yang efektif dan efisien merupakan salah satu penunjang untuk meningkatkan pendapatan PBB. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) pada penerimaan PBB di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kota Yogyakarta dengan pendekatan lean government dan menggunakan metode walkthrough. Evaluasi ditinjau dari adanya 8 waste yang disebut dengan DOWNTIME yaitu: (1) defect, (2) overproduction, (3) waiting, (4) non-utilizing knowledge, (5) transportation, (6) inventory, (7) motion, (8) excess processing. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, BPKAD Pemerintah Kota Yogyakarta mempunyai tingkat lean yang baik karena hanya terdapat 3 waste dari 8 waste yang di evaluasi. Tiga waste tersebut adalah defect yaitu ketidaksesuaian alur pada SOP dan risiko kehilangan SPPT di Kelurahan, waiting yaitu ketidaksesuaian waktu pada SOP dan waktu distribusi dari BPKAD ke Kelurahan, serta motion yaitu ketidaktahuan masyarakat terkait persyaratan penyelesaian masalah PBB. Maka, penulis memberikan saran untuk memperbarui SOP, memberi sosialisasi kepada kelurahan dan masyarakat, serta memperbaiki prosedur PBB di kelurahan.

The one of supports to increase land and building tax is having an effective and efficient admission procedure. This study is aimed to evaluate the Standard Operating Procedure (SOP) on Land and Building Tax reception at Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kota Yogyakarta by lean government approach and walkthrough method. The evaluation is assessed through the 8 wastes which are called as the DOWNTIME. They are elaborated as follows: (1) defect, (2) overproduction, (3) waiting, (4) non-utilizing knowledge, (5) transportation, (6) inventory, (7) motion, (8) excess processing. According to the result of this study, BPKAD Pemerintah Kota Yogyakarta posses a good lean hierarchy as there are only 3 wastes exist out of 8 wastes referred to the assessment. Those three wastes are defects as the village, then waiting as the time discrepancy on SOP's time and distribution's time from BPKAD to the urban village, and also motion as the people lack of understanding towards land and building tax problem solving requirements. Therefore, the writer suggests to create SOP renewal, provide the information for urban village and people, and also improve land and building tax procedures in urban village.

Kata Kunci : evaluasi, lean government, waste, penerimaan PBB, BPKAD Pemerintah Kota Yogyakarta