Analisis Agenda Setting dalam Proses Perumusan Kebijakan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2015 Tentang e-Government

Rayu Anitawati, Prof. Dr. Cornelis Lay, M.A

2019 | Skripsi | S1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, yang di dalamnya mengatur mengenai tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik, beberapa daerah kemudian berbondong-bondong untuk menjalankan instruksi dari pusat tersebut. Perubahan sistem pelayanan publik berbasis elektronik terus dikembangkan sejalan dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi saat ini. Tidak terkecuali Kota Yogyakarta yang pada tahun 2015 resmi menetapkan Peraturan Walikota (Perwal) Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2015 Tentang e-Government sebagai pengganti dicabutnya Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2007 Tentang e-Government. Penggantian perwal tersebut dilakukan karena peraturan sebelumnya dianggap sudah tidak relevan dengan tuntutan perkembangan zaman saat itu sehingga memerlukan penyempurnaan agar visi dan misi menjadikan Kota Yogyakarta sebagai Smart City lebih mudah terealisasikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana isu tentang pengembangan serta penyempurnaan e-Government masih terus menjadi isu yang hangat untuk diperbincangkan bahkan layak masuk menjadi agenda kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta pada saat itu. Untuk mengetahuinya, maka penelitian ini perlu melihat siapa saja aktor yang terlibat, motif kepentingan apa yang dibawa dalam proses perumusan masalah publik tersebut, serta faktor apa saja yang mendorong sehingga masalah tersebut layak menjadi agenda bersama yang harus segera diselesaikan. Penelitian ini menggunakan Teori Sistem Politik dari David Easton untuk melihat siklus pembuatan kebijakan publik. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses memasukkan suatu isu publik menjadi agenda pemerintah bukanlah perkara yang mudah sebab isu tersebut harus memenuhi beberapa kriteria tertentu. Berbagai aktor pun turut dilibatkan dalam penggodokan isu tersebut. Bahkan dalam perjalanannya, kepentingan para aktor tersebut juga turut mewarnai saat proses agenda setting berlangsung khususnya dalam melihat urgensi isu e-Government ini agar segera ditindaklanjuti dalam sistem politik Pemerintah Kota Yogyakarta pada saat itu. Kata kunci: Agenda setting kebijakan, e-Government, Kota Yogyakarta

Following the issuance of Presidential Instruction No 3/2003 concerning e-Government Development National Policy and Strategy, in which regulates on how to manage the government in electronic-based, several local governments then followed to implement those central government's instructions. The transformation of public service system based on electronic keeps on being improved in accordance with communication and information technology develepment nowadays. It includes the city of Jogjakarta that in 2015 has officially set City Major Regulation No 15/2012 concerning e-Government in replecement of City Major Regulation No. 78/2007 concerning e-Government. The replacement of the regulation is because the old one is considered to be irrelevant anymore with nowadays development that it needs improvement so that the vision and mission to make Jogja as Smart City would be easier to be achieved. The research aims to understand how the issues of development and improvement of e-Government keeps on being interesting to be discussed and even worthy enough to enter the Yogyakarta city government's agenda at that time. In doing so, the research saw who played the roles, motives they carried, and factors that made it finally enter the agenda to be solved quickly. This research used David Easton's Theory of Political System by to see public policy making system. The technic of collecting data is by interview and document study. The research shows that thet process of bringing a public issue to be a government agenda is not easy because it requires some criteria to be met. Some actors also involved in finalising the issue. In fact, actor's motives were also involved in the agenda setting, especially when viewing the urgency of e-Government issue to be manifested in the policitical system in the government of Yogyakarta at that time. Keywords: policy agenda setting, e-Government, Yogyakarta

Kata Kunci : Kata kunci: Agenda setting kebijakan, e-Government, Kota Yogyakarta