Kualitas Webportal Kementerian Agama Republik Indonesia Sebagai Media Keterbukaan Informasi Publik dan Media Partisipasi Deliberasi Warga (Analisis Isi Webportal Kementerian Agama Republik Indonesia Aspek Kualitas Keterbukaan Informasi Publik dan Kualitas Partisipasi Deliberasi pada Bulan Februari-April 2016)

DEWI ANGGRAENI, Dr. Phil. Hermin Indah Wahyuni, S.IP., M.Si., Drs. I Gusti Ngurah Putra, M.A.

2016 | Tesis | S2 Ilmu Komunikasi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas webportal Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai media keterbukaan informasi publik dan media partisipasi deliberasi warga dalam bidang kehidupan beragama, dengan menjelaskan kualitas informasi publik dan kualitas partisipasi deliberasi yang ada di dalamnya. Kualitas website Kementerian Agama dilihat dalam dimensi kualitas informasi dan kualitas partisipasi. Secara lebih khusus sebagai website pemerintah, yang dilihat adalah kualitas informasi publik dan kualitas partisipasi deliberasi warga. Kualitas informasi publik merujuk pada pasal 9, 10, 11, dan 12 UU KIP, dan secara lebih terperinci merujuk pada pasal 11, 12, dan 13, Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik. Kualitas informasi publik dijabarkan sebagai ketersediaan ragam/jenis informasi publik, kelengkapan informasi publik, dan relevansi informasi publik �dengan mengacu pada kedua produk hukum tersebut. Kualitas partisipasi deliberasi dijabarkan dalam ketersediaan menu/forum partisipasi deliberasi pada webportal Kementerian Agama, dan keberadaan ciri-ciri atau nilai partisipasi deliberasi pada menu/forum tersebut. Sebuah daftar disusun berdasar UU KIP dan Peraturan Komisi Informasi tersebut sebagai panduan dalam melihat ketersediaan menu informasi publik yang ada pada webportal Kementerian Agama. Panduan tersebut digunakan untuk melihat ketersediaan atau ketidaktersediaan ragam/jenis informasi publik pada webportal Kementerian Agama. Selanjutnya, kelengkapan dan relevansi informasi publik juga bisa dilihat dari data tersebut. Kualitas informasi publik pada webportal kementerian Agama masih kurang dilihat dari ketersediaan ragam/jenis informasi publik, kelengkapan dan relevansi, yang idealnya tersedia mengacu UU KIP dan Standar Layanan Informasi Publik. Kualitas partisipasi deliberasi pada webportal Kementerian Agama RI juga masih kurang ditinjau dari ketersediaan jenis forum partisipasi deliberasi yang ada, dan dari ketiadaan nilai-nilai partisipasi deliberasi di dalamnya. Webportal Kementerian Agama RI belum dimanfaatkan secara optimal sebagai media keterbukaan informasi publik dan media partisipasi deliberasi warga. Penelitian ini mengkaji kualitas webportal kementerian sebagai media keterbukaan informasi publik dan partisipasi deliberasi warga dengan analisis kualitatif atas fitur informasi dan fitur partisipasi.

This study aims to determine the quality of the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia (MoRA) webportal as a medium of public disclosure and media participation of citizen deliberation in the field of religious life, to explain the quality of public information and the quality of deliberative participation in it. Quality website of the MoRA viewed in the dimensions of quality information and quality of participation. More specifically as government websites, this would be the quality of public information and the quality of participation of citizen deliberation. The quality of public information referring to Articles 9, 10, 11, and 12 UU KIP, and in more detail referring to Article 11, 12, and 13, Regulatory Information Commission on Public Information Service Standards. The quality of public information is defined as the availability of variety or type of public information, public information completeness, relevance of public information. The quality of deliberation described participation in the availability of menu/forum participative deliberation on the webportal of the MoRA, and the presence of the characteristics or the value of participation deliberation on the menu/the forum. A list compiled based on UU KIP and Information Commission Regulation as a guide in view of the availability of public information menu that existed at the MoRA webportal. The guide is used to view the availability or unavailability of variety OR type of public information at the MoRA webportal. Furthermore, completeness and relevance of public information also can be seen from these data. The quality of public information on the webportal of the MoRA is still less visible than the availability of variety or type of public information, completeness and relevance, which is ideally provided under the Law on KIP and Public Information Service Standards. Quality deliberative participation at the MoRA�s webportal is also lacking in terms of the availability of the type of forum participation deliberations there, and from the absence of values deliberative participation in it. Webportal of the MoRA has not been used optimally as a medium of public disclosure and media participation of citizen deliberation. This study examines the quality of the webportal ministry as a medium of public disclosure and participation of citizen deliberation with qualitative analysis on feature information and participation feature.

Kata Kunci : Kata Kunci: Kualitas website pemerintah, Webportal Kementerian Agama RI, Kualitas informasi publik, Kualitas partisipasi deliberasi, Analisis isi kualitatif.