A Legal Analysis on the Dispute of Paracel Islands and the Compulsory Dispute Settlement Mechanism under UNCLOS
VENTY INDAH UTAMI, Prof. Marsudi Triatmodjo, SH., LLM.
2017 | Tesis | S2 Ilmu HukumSengketa Kepulauan di Laut Cina Selatan adalah sengketa yang sangat terkenal, karena dianggap sangat potensial menjadi penyebab konflik bersenjata mengarah kepada Perang Dunia III. Salah satu sengketa tersebut terjadi di Kepulauan Paracel yang menjadi objek sengketa antara Cina dan Vietnam. Kedua Negara tersebut mengklaim Kepulauan Paracel dengan menggunakan bukti sejarah, terutama Cina yang menggunakan klaim sembilan garis putus-putus (nine dash line claim) yang mengklaim seluruh konfigurasi laut di Laut Cina Selatan. Dalam menyelesaikan sengketa terutama sengketa yang berada di laut, sumber hukum utama yang dapat digunakan adalah Konvensi Hukum Laut 1982, terutama mekanisme penyelesaian sengketanya. Sehubungan dengan sengketa Kepulauan Paracel, mekanisme penyelesaian sengketa ini dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Dari penelitian ini, berdasarkan Konvensi Hukum Laut, sengketa Kepulauan Paracel adalah sengketa maritim yang terjadi karena pendefinisian dan penggunaan Konvensi, terutama karena adanya klaim tumpang tindih dari batas laut antara Cina dan Vietnam, keraguan terhadap validitas klaim sembilan garis putus-putus Cina berdasarkan rezim historis, dan juga kurangnya keseragaman dan pendefinisian dalam pengaplikasian rezim kepulauan. Oleh karena itu, mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan Konvensi Hukum Laut dapat digunakan. Untuk menyelesaikan Sengketa Kepulauan Paracel, Cina dan Vietnam dapat menggunakan penyelesaian secara diplomatik atau pun secara hukum berdasarkan Pasal 287 Konvensi Hukum Laut. Namun, walau pun mekanisme penyelesaian sengketa dalam Konvensi Hukum Laut terlihat sempurna, tetap saja ada celah atau kekurangannya terutama dalam penyelesaian sengketa Kepulauan Paracel; seperti adanya pembatasan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa dan tidak adanya mekanisme pengawasan mengenai kepatuhan Negara terhadap putusan forum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Dalam metode penelitian jenis ini, tidak ada penelitian lapangan, penelitian hanya berdasarkan studi pustaka yang fokus pada studi literatur dan analisa terhadap materi primer dan sekunder.
Speaking of long-time dispute, one could not separate with the dispute South China Sea. The conflicts in South China Sea's islands are considered to be really potential as causes of military conflict leading to the World War III. One of them is the dispute of Paracel Islands between China and Vietnam. Both States are claiming the Paracels through the historical evidence, especially China which vigorously claim all the sea features of South China Sea by its infamous nine-dash-line. In regulating the disputes especially regarding the dispute locating in sea, the main legal resource to look for is the United Nations Convention of the Law of the Sea 1982 (hereby will be referred as UNCLOS), especially its dispute settlement system mechanism. In relation with the Paracel Islands dispute, this mechanism could be some helps to settle the dispute between China and Vietnam. From this research, according to UNCLOS, the dispute of Paracel Islands is a maritime dispute which occurred due to the interpretation and the application of the Convention, especially because of the overlapping claims of maritime boundaries between China and Vietnam; the doubt on validity of China's nine dashed line claim based on the regime of historic title; and also the lack of uniformity and misinterpretation on the application of the regime of islands. Thus, the compulsory binding dispute resolution under UNCLOS may be applied. To settle the dispute of Paracel Islands, China and Vietnam may resort to the diplomatic settlement or the legal settlement under Article 287 which provided by UNCLOS. Although the dispute settlement system under UNCLOS seems perfect, it also lacks in some ways especially when it deals with the dispute of Paracel Islands, such as the limitations and restrictions on compulsory binding dispute settlement and also the non-existence of procedure to ensure the implementation of judgment. This research uses normative legal research as the method. In this kind of method, there is no field research and the research is merely done in library based which focusing to the reading and analysis of primary and secondary materials.
Kata Kunci : UNCLOS, dispute settlement, Paracel Islands