Laporkan Masalah

TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN JASA KONSULTASI PENGAWAS KONSTRUKSI PADA PROYEK PEMBANGUNAN CIBIS TOWER 9 JAKARTA SELATAN (STUDI KASUS: PERJANJIAN KERJA NO.021/PCB-DIR/KTR/III/2015

M. ARDHAN AZWIR, Taufiq El Rahman, S.H., M.Hum

2016 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji faktor-faktor apa saja yang membuat salah satu perjanjian kerja itu melakukan wanprestasi, serta apakah akibat hukumnya apabila salah satu dari pihak yang bersepakat itu telah lalai dalam menjalankan hak kewajiban yang menimbulkan wanprestasi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang mengacu pada norma-norma, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bersifat deskriptif karena ingin mengetahui dan mengungkapkan kebenaran hukum menyangkut wanprestasi yang terjadi di dalam perjanjian kerja konsultasi pengawas konstruksi serta ingin mengungkapkan akibat hukum yang terjadi apabila salah satu dari para pihak yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian itu telah melakukan wanprestasi. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yaitu dengan metode kepustakaan, dengan demikian penelitian ini menggunakan metode evaluatif dengan analisa data karena pengumpulan data berasal dari studi dokumen yang berkaitan dengan judul ini. pengaturan mengenai perjanjian telah diatur didalam kitab undang-undang hukum perdata pada pasal 1320. Perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak dan bersepakat akan lahirnya asas konsesualisme yang artinya semua perjanjian yang dibuat sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Namun di dalam implementasi perjanjian tersebut adakalanya salah satu pihak melakukan kelalaian dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sehingga terjadinya wanprestasi. Keterlambatan pembayaran di dalam kontrak atau perjanjian kerja dapat dikategorikan sebagai wanprestasi karena salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya seperti yang disepakati bersama di dalam kontrak tersebut.

The purpose of this study was to examine the factors that make one of the agreements that are in defaults, and whether the legal consequences if one of the parties to the agreement had been negligent in carrying out the rights and responsibility that lead to default. This research is a normative juridical research which refers to the norms, principles of laws and the legislation in force. This is a descriptive study because want to know reveal the truth of the law concerning breach that occurred in construction employment agreement and want to express legal consequences that happen when one of the parties to agreement has been in default. The source use are secondary data which taken by primary legal materials. This research uses normative research with the method of literature. This study using evaluative data analysis method for collecting data from the study of documents related to this study. Arrangements regarding the agreement has been set in the book of law in article 1320. Agreement that have been made by both parties and agreed to be that was born of the principle konsesualisme which is all agreements that created a legitimate force as law for those who make it, but the implementation of the agreement is sometimes one of the parties has been broke the agreement that they make. In case of late payment in the contract of work agreement can be categorized as default because one of the party does not fulfil the responsibility as they should.

Kata Kunci : perjanjian konstruksi, wanprestasi/Construction Agreement, Miss-Achievement Settlement

  1. S2-2016-358468-abstract.pdf  
  2. S2-2016-358468-bibliography.pdf  
  3. S2-2016-358468-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2016-358468-title.pdf