DESAIN BARU PROGRAM RASKIN (Analisis Pelaksanaan RASDA di Kabupaten Kulonprogo)
R. RAHMAN A. FANDARU, Prof. Dr. Agus Pramusinto, MDA
2016 | Tesis | S2 Administrasi PublikThesis ini merupakan sebuah analisis kebijakan publik berdasar penelitian yang dilakukan pada Implementasi Program RASDA di Kulonprogo tahun 2015, sebagai alternatif baru yang ditawarkan untuk menggantikan Program RASKIN pemerintah yang sudah berjalan. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Program RASDA di Kulonprogo dan untuk menemukan faktor-faktor yang menjadi penyebab program RASDA ini belum berjalan sesuai harapan. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif dengan menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumen dengan pemilihan informan menggunakan prinsip purposive dan teknik snowball. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, display data dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukan bahwa upaya re-desain Program RASKIN melalui Program RASDA ini masih belum berhasil. Capaian indikator output dan outcome program masih jauh dari harapan. Capaian 6 Tepat masih belum mengalami perbaikan secara signifikan, masih ditemui permasalahan yang sama dengan pelaksanaan Program RASKIN sebelumnya. Sementara petani belum merasakan manfaat dari serapan beras lokal yang belum maksimal. Terdapat beberapa faktor penyebab Program RASDA di Kulonprogo tidak optimal, yaitu: Pertama, adanya benturan desain konsep program dengan realitas yang ada akibat logika yang dibangun dalam konsep sulit untuk realisasikan, terlihat dari: (1) adanya rasionalitas petani sebagai sasaran program yang “mengalahkan†manfaat yang akan didapatnya; (2) adanya keterlibatan kepentingan politik yang rumit dari elites dalam proses perumusan kebijakan; (3) adanya keterbatasan otoritas pengambilan keputusan Pemkab dalam Program RASKIN Nasional; dan (4) adanya kesenjangan sumberdaya antara kebutuhan dalam konsep dengan kondisi faktual. Kedua, adanya konflik kepentingan dalam disposisi implementor yang mengakibatkan pelaksanaan program tidak sinergis, terlihat dari: (1) adanya upaya menjadikan Program RASDA sebagai batu loncatan untuk tujuan lainnya; (2) dukungan semu dari Perum BULOG; (3) sikap apatisme dan kurangnya inisiatif birokrat; dan (4) logika bisnis yang mendominasi pengusaha dalam Gapoktan. Ketiga, belum diperhatikannya karakteristik kelompok sasaran dalam antisipasi permasalahan-permasalahan yang muncul. Berdasar temuan tersebut, peneliti menyarankan pemerintah untuk fokus memperbaiki pelaksanaan mekanisme subsidi pangan yang sudah berjalan dan mencari alternatif lain dalam upanya mengoptimalkan potensi pangan lokal dan peningkatan kesejahteraan petani, dengan: (1) re-konstruksi nilai dan norma dalam penggunaan sanksi sosial yang mendukung program dengan sosialisasi intensif; (2) menyediakan anggaran pada APBD untuk pengadaan beras subsidi bagi RTM yang tidak terdaftar; (3) meningkatkan frekuensi pemantauan sampai dengan tingkat terendah; (4) mendorong pengusaha kecil menjadi mitra BULOG dan mengupayakan akses permodalan; (5) menjaga persaingan sehat antar pengusaha; (6) melakukan kajian terkait kemungkinan pendirian perusahaan daerah atau unit pengelolaan gabah terpadu; (7) mendorong adanya branding produk beras lokal.
This thesis is an analysis of public policy based on research carried out in the Implementation of Kulonprogo RASDA Programme in 2015, as a new alternative offered to replace the Government RASKIN Programme that is already running. Research carried out aims to determine how the implementation of the RASDA Programme in Kulonprogo and to identify the factors that cause RASDA program is not run as expected. The method used in the study is a qualitative method using two types of data, primary data and secondary data. Data collection techniques used were observation, interview, and documentation with informants selection technique using the principle of purposive and snowball technique. Data analysis technique is done through data reduction, data display and data verification. The results showed that efforts to re-design RASKIN Programme through RASDA program is still not successful. The achievement of programme output and outcome indicators are still far from expectations. Achievement 6 Tepat has not significantly improved, still encountered the same problem with the implementation of the previous RASKIN Programme. While farmers have not got benefited from the uptake of local rice that not maximized. There are several factors that cause RASDA Programme in Kulonprogro not optimal, namely: First, the conflict of the design concept of the programme with the realities that exist as a result of the logic that built in the concept difficult to realized, as seen from: (1) the rationality of farmers as the target programme "beat" benefit that will be gained; (2) the involvement of complicated political interests of elites in the process of policy formulation; (3) limited decision-making authority of local government in the National RASKIN Programme; and (4) the gap between the need for resources in concept to the factual conditions. Second, the conflict of interest in the disposition of the implementor that cause programme implementation does not synergistic, as seen from: (1) their efforts to make RASDA programme as a springboard for other purposes; (2) the apparent support of BULOG; (3) the attitude of apathy and lack of bureaucrats initiatives; and (4) the business logic that dominates entrepreneurs in Gapoktan. Third, has not noticed the characteristics of the target group in anticipation of problems that arise. Based on these findings, the researcher suggest the government to focus on improving the implementation mechanism of food subsidies has been running and look for other alternatives in upanya optimize the potential of local food and improving the welfare of farmers, by: (1) re-constructs the values and norms in the use of social sanctions to support the program with intensive socialization; (2) the budget provision in the APBD for the procurement of subsidized rice for poor households who are not registered; (3) increase the frequency of monitoring up to the lowest level; (4) encourages small entrepreneurs to become a Bulog’s partner and seek access to capital; (5) maintain fair competition between rice businessmen; (6) conduct of studies into the possibility of establishing a regional company or a unit of integrated rice management; (7) encourage local rice product branding .
Kata Kunci : evaluasi pelaksanaan, implementasi kebijakan, kinerja program, RASKIN, RASDA