PENERAPAN JANJI JANJI DALAM AKTA EMBERIAN HAK TANGGUNGAN PADA EKSEKUSI BENDA JAMINAN DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET DI BPR NGUTER SURAKARTA CABANG MAGELANG

FEBRIANTO HENDRA W, R.A. Antari Inaka Turingsih, S.H., M.Hum.

2016 | Tesis | S2 Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh keefektifan dari klausula-klausula yang terdapat dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yaitu janji janji yang berhubungan dengan pengamanan kredit yang telah disalurkan serta janji untuk tidak dibersihkan untuk melindungi pemegang Hak Tanggungan atau Kreditur dari kerugian yang ditimbulkan akibat penjualan benda jaminan. Penelitian ini juga menyorot pada katentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah yang selanjutnya disebut dengan UUHT yaitu pada Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 19 ayat ( 4) dimana kedua ketentuan ini saling berlawanan satu sama lain. Penelitian ini juga meneliti mengenai eksekusi benda jaminan yang mana hasil eksekusi benda jaminan tersebut tidak mencukupi untuk pelunasan hutang. Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang memiliki sifat yuridis empiris yaitu merupakan penelitian yang bertitik tolak dari kenyataan dan permasalahan yang terjadi di lapangan yaitu penerapan klausula-klausula dalam APHT untuk penyelesaian masalah serta mengenai penjualan benda jaminan yang mengalami kerugian dimana hal ini menyebabkan piutang debitur belum dapat terlunasi seluruhnya. Subjek dalam penelitian ini adalah PT. BPR Nguter Surakarta Cabang Magelang, Nasabah PT. BPR Nguter Surakarta Cabang Magelang, Notaris, Advokat, serta Pejabat Kantor Pertanahan. Jenis teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, Teknik pengambilan sampel ini hanya ditujukan kepada responden dari pihak nasabah PT. BPR Nguter Surakarta Cabang Magelang. Hasil penelitian menunjukan bahwa klausul-klausul dalam APHT memberikan perlindungan kepada kreditur secara baik. Eksekusi benda jaminan yang mana belum dapat melunasi hutang dari debitur menyebabkan sisa piutang menjadi hutang piutang biasa.

This research aims to find out how far the effectiveness of the clauses that contained in a Deed Granting Dependents (APHT) i.e. the promise pledge related to the safeguarding of credits had been disbursed as well as promise not to be cleared to protect Dependents Rights or Creditor from losses incurred due to the sale of the collateral objects. These studies also highlight on the provision contained in Act No. 4 of 1996 on the rights of the land and their Dependent objects related to the land hereinafter referred by UUHT in article 19 paragraph (1) and article 19 paragraph (4) of which both this provision opposed each other. The study also examined regarding the execution of objects which guarantee the results of the execution of the collateral objects is insufficient to repay the debt. This research is a research that has the nature of empirical juridical, namely the research is dotted defends from reality and problems that occur in the field i.e. the application of clauses in the APHT to problem resolution as well as on the sale of objects of collateral losses where it causes the receivable debtors has yet to be entirely completed. The subject in this study is the PT BPR Nguter Surakarta, branch of Magelang, client PT BPR Nguter Surakarta branch of Magelang, also the official, advocate, Notary Office of the Land. The type of sampling technique used was purposive sampling, sampling Technique is only addressed to respondents from the borrowers PT BPR Nguter Surakarta Branch. The research results shows that the clauses in the APHT provides protection to the lender are good. The execution of the guarantee which objects have not been able to pay off the debt from the debtor caused residual receivable becoming debt receivables.

Kata Kunci : APHT, Eksekusi / APHT, execution