PELAKSANAAN PEMBLOKIRAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN

ANNISYA OKTARI, Prof. sudjito, S.H., M.Si.

2016 | Tesis | S2 Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pemblokiran sertipikat hak atas tanah atau pencatatan blokir dalam buku tanah dan fakto-faktor penyebab terjadinya pemblokiran sertipikat hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat empiris, yaitu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Cara memperoleh data, dilakukan penelitian lapangan agar mengetahui fakta-fakta yang ada di lapangan, yakni melalui wawancara terhadap narasumber dan responden. Seluruh data kemudian diuraikan dan dianalisa secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dalam pelaksanaan pemblokiran sertipikat hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dijalankan dengan cukup baik walaupun dalam penerapannya terdapat beberapa kebijakan yang berbeda dengan PP No. 24 Tahun 1997 dan PMNA/Ka. BPN No. 3 Tahun 1997. Pertama, pemblokiran tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, hanya dapat dilaksanakan terhadap tanah yang sudah bersertipikat (berdasarkan Pasal 126 PMNA/Ka. BPN No. 3 Tahun 1997). Kedua, Sertipikat tanah yang sudah terblokir pada praktiknya tidak dapat hapus dengan sendirinya dalam 30 (tiga puluh) hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 126 ayat (2) dan (4) PMNA/Ka. BPN No. 3 Tahun 1997. Ketiga, Pelaksanaan blokir tanah terhadap tanah yang disita dalam rangka penyidikan dan penuntutan berbeda dengan pelaksanaan blokir sertipikat hak atas tanah terhadap tanah yang dijadikan obyek gugatan. Keempat, Pelaksanaan pemblokiran sertipikat hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, disebabkan oleh beberapa faktor baik menurut ketentuan Pasal 126 dan 127 PMNA/ Ka. BPN No 3 Tahun 1997 maupun diluar ketentuan tersebut.

This research aims to know and analyze the implementation of the land blocking certificate or the annotation of it in the land book and the factors that cause the land blocking certificate in the district office the Sleman. This research is a empirical legal research, which is legal research that is working to see the law in the real sense and examine how the law works in the sociality. Data obtained by doing field research in order to know the facts which existed in the field, through interview to the speakers and respondents. All data and then described and analyzed by qualitatively. Based on the results of research, the implementation of the land blocking certificate in the district office the Sleman running well enough although in its application there are a several different policy with PP No. 24 of 1997 and PMNA/Kepala BPN No. 3 of 1997. First, the blocking of the in the district office the Sleman, can only be carried out for the land that has been certificated based on Article 126 PMNA/Kepala BPN No. 3 of 1997. Second thing, The certificate of the land that was already blocked in practice cannot delete automatically in 30 (thirty) days, as regulated in Article 126 paragraph (2) and (4) PMNA/Kepala BPN No. 3 of 1997. Third, implementation of a blocking land to land that was confiscated in the course of investigation and prosecution is different with implementation of a blocking of the certificate to land which was made the object of a lawsuit.The last one, the implementation of a blocking certificate in the district office the Sleman, caused by several factors either according to the provisions of article 126 and 127 PMNA/Kepala BPN No. 3 of 1997 and outside the regulation.

Kata Kunci : pemblokiran sertipikat tanah, blokir tanah. / blocking of certificate of land, blocking land.