PEMETAAN SEBARAN SULTAN GROUND DI KABUPATEN BANTUL STUDI KASUS KECAMATAN IMOGIRI

AHMAD KHATIB, Untung Rahardjo, Ir, MT

2016 | Skripsi | S1 TEKNIK GEODESI

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang keistimewaan Yogyakarta telah disahkan pada tahun 2013. Salah satu amanat dari Undang-undang tersebut adalah inventarisasi Sultan Ground. Inventarisasi dilakukan untuk mengetahui persebaran Sultan Ground dan untuk memberikan kepastian hukum bagi Sultan Ground. Proses inventarisasi Sultan Ground meliputi sosialisasi, pemasangan patok, pengukuran, dan penerbitan sertifikat. Sultan Ground merupakan aset budaya yang dimiliki oleh Kasultanan Yogyakarta. Peraturan Sultan Ground tidak diatur secara khusus dalam hukum pertanahan Nasional, sehingga status hukum Sultan Ground menjadi lemah. Melalui kegiatan pemetaan ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam upaya pelaksanaan inventarisasi Sultan Ground. Selain kegiatan pemetaan, penelitian ini juga akan mencoba menganalisis dari undang-undang yang berlaku mengenai keberadaan Sultan Ground. Dalam pembuatan peta sebaran Sultan Ground bersertifikat ini menggunakan beberapa data yaitu : data spasial peta tanah Kasultanan Kabupaten Bantul tahun 2014 yang diperoleh dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bantul dan peta bidang-bidang Sultan Ground bersertifikat Kabupaten Bantul yang diperoleh dari Kantor BPN Kabupaten Bantul. Selain itu digunakan pula data tekstual hasil wawancara dengan narasumber dan Undang-undang yang berlaku. Proses editing data menggunakan software AutoCAD 2009 dan pengolahan menggunakan ArcGIS 10. Keberadaan Sultan Ground di Yogyakarta telah ada sejak lahirnya Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, dimana kewenangan diakui sebagai hak milik kraton. Sultan Ground mengalami penyusutan luas sehingga diperlukan sistem pertanahan yang diselaraskan dengan kebijakan-kebijakan pemerintahan yang ada di Yogyakarta. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui persebaran Sultan Ground bersertifikat, terukur, dan belum terdaftar disajikan dalam bentuk peta tematik. Terdapat 3 bidang Sultan Ground bersertifikat, sementara Sultan Ground yang lain masih dalam tahap pengukuran dan penyelesaian konflik.

The. One of this substance is about Sultan Ground inventorization. Inventorization process is aimed to know about the Sultan Ground distribution and give a legal security for Sultan Ground. Inventorization process of Sultan Ground includes socialization, benchmark installation, measurement, and legal certificate publication process. Sultan Ground is cultural assets owned by Kasultanan Yogyakarta. The regulation about Sultan Ground isn�t specifically regulated in national land regulation, so law status of Sultan Ground being weak. Through these mapping activities it is expectable that these activities can help government to do Sultan Ground inventorizations. Besides that, this research tries to analyze acts about the existence of Sultan Ground. In this Certified Sultan Ground distribution map making process, there were uses several data, such as : spatial data of Bantul�s Land Map year 2014 that collected from Bantul�s Land Agency (BPN), text-based data from informant interview, and the recent acts. Data editing process was carried out by using AutoCAD 2009 software and data processing was done by using ArcGIS 10 package software. The existence of Sultan Ground in Yogyakarta has already existed since the born of Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat where its authority agreed as kraton�s right. Now, Sultan Ground on the downgrade, so it is need a land system synchronized with government policies in Yogyakarta. Based on the result of this research, it can be know about distribution of certified, measured, and un-registered Sultan Ground. There are 3 Certified Sultan Ground parcel, while the other Sultan Ground are still in measurements process and conflict resolution.

Kata Kunci : Keywords : Inventorization, Sultan Ground, Certificate