FRAMING EKONOMI KERAKYATAN DALAM BERITA PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (Analisis Framing Teks Berita Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Terkait Permasalahan Ekonomi Kerakyatan Pada Surat Kabar Harian Kompas Edisi 1999-2014)

YUDHY WIDYA KUSUMO, Kuskrido Ambardi, M.A., Ph.D; Drs. I Gusti Ngurah Putra, M.A.

2016 | Tesis | S2 Ilmu Komunikasi

Ekonomi kerakyatan merupakan sebuah amanat konstitusi dalam pasal 27, 28, 31, 33, dan 34 UUD 1945, dalam TAP MPR No. VI/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, TAP MPR No. II/1999 tentang GBHN Tahun 1999-2004, dan TAP MPR No. II/2002 tentang Rekomendasi Kebijakan Untuk Mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional, untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan. Pentingnya ekonomi kerakyatan dikarenakan adanya sebuah leg antara konsep yang hanya menjadi sebatas sesanti saja dalam beberapa retorika yang disampaikan oleh negarawan atau komunikator politik ketimbang implementasinya yang masih sangat kurang. Realitas ekonomi yang berkembang di Indonesia masih jauh dari perwujudan amanat konstitusi. Penjualan atau privatisasi aset-aset nasional telah mengalihkan penguasaan sumber-sumber ekonomi dari negara atau rakyatkepada kekuasaan asing. Korporasi-korporasi besar menguasai dan mengelola sumber daya strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak di berbagai daerah. Dalam penelitian ini akan mengangkat tema ekonomi kerakyatan dalam pemberitaan pidato Presiden RI di SKH Kompas di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat setiap 14 Agustus pada SKH Kompas edisi 1999-2014. Dengan menggunakan Analisis Framing milik Zhongdang Pan dan Gerald M Kosciki. Ditemukan kesimpulan adanya perbedaan diantara ketiga Presiden B.J. Habibie, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono. Pada masa pemerintahan Presiden B.J Habibie ekonomi kerakyatan dibingkai sebagai sebuah konsep dimana lebih menakankan pada definisi dan pengelolaan kekayaan negara sehingga diharapkan akan tercapainya tujuan dari sistem ekonomi kerakyatan yang ada.Kedua, pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri lebih dibingkai sebagai pemantapan konsep dan pengelolaan BUMN sehingga dalam pencapaiannya diharapkan bisa berhasil dalam implementasi serta konsep yang seharusnya sudah lebih matang.Ketiga, pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono SKH Kompas membingkai dengan cara pengingatan terhadap capaian yang telah dijalankan oleh pemerintah, sehingga dalam pencapaiannya tidak keluar dari konsep yang telah direncanakan. Mulai dari pencapaian tujuan, kebijakan serta langkah-langkah yang dicapai agar tidak mengalami pergeseran definisi dari sistem ekonomi kerakyatan yang ada,lebih menekankan pada kebijakan dan langkah pencapaian sistem ekonomi kerakyatan.

Economic democracy is a constitutional mandate in Article 27 , 28 , 31 , 33 , and 34 1945 , in the MPR Decree No. VI / 1998 on Political Economy in the Context of Economic Democracy, TAP MPR No. II / 1999 on Guidelines 1999-2004 , and TAP MPR No. II / 2002 on Policy Recommendations To Accelerate National Economic Recovery , to develop the social economy. The importance of community economy due to a leg between concepts sesanti only be limited to just a few rhetoric delivered by statesmen or political communicator rather than its implementation are still lacking. Developing economic reality in Indonesia is still far from the embodiment of the constitutional mandate.The sale or privatization of national assets has transferred control of the economic resources of the country or rakyatkepada foreign powers . Big corporations control and manage strategic resources that dominate the lives of many people in various areas. In this study will be the theme of democratic economy in spreading the President's speech in front of SKH Kompas session of the house of representatives every August 14 at SKH Kompas 1999-2014 .By using the property of Zhongdang Framing Analysis Pan and Gerald M Kosciki . Found conclusion of the differences among the three President B.J. Habibie , Megawati Sukarnoputri and Susilo Bambang Yudhoyono . During the administration of President Habibie populist economic B.J framed as a concept in which more menakankan on the definition and management of state assets that are expected to achieve the goal of a democratic economic system that exists. Second , during the reign of President Megawati Soekarnoputri is framed as strengthening the concept and management so that the achievement is expected to be successful in the implementation and the concept should have been more mature . Third , during the administration of President Susilo Bambang Yudhoyono SKH Kompas frame by way of a reminder of the achievements that have been run by the government , resulting in the achievement did not come out of a concept that has been planned.Starting from the achievement of the objectives , policies and measures were accomplished in order not to shift the definition of the existing democratic economic system , more emphasis on policy and the achievement of a democratic economic system .

Kata Kunci : Ekonomi Kerakyatan, Pidato Kenegaraan Presiden di depan DPR, Demokrasi Ekonomi.