ANALISIS YURIDIS SISTEM PEMBAYARAN PASPOR ONLINE PEMBUATAN PASPOR (PAYMENT GATEWAY) DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN PRIMA

RACHMAT REIZA MIRHAJ, Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.

2015 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Sebagai bentuk peningkatan pelayanan prima bagi masyarakat, lahirlah sistem pembayaran secara elektronik/online di Indonesia. Salah satu contohnya adalah sistem pembayaran paspor secara online yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dengan menggunakan sistem payment gateway. Akan tetapi sistem pembayaran ini tidak dapat diteruskan sehingga menimbulkan masalah terkait pemberian pelayanan paspor kepada masyarakat. Metode penelitian adalah penelitian hukum normatif empiris yang mengkaji dan meneliti data hukum sekunder dengan dukungan data primer dari wawancara kualitatif yang dilakukan kepada narasumber terpilih yang berhubungan dengan pelaksanaan sistem pembayaran online berbasis payment gateway Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM RI. Direktorat Jenderal Imigrasi belum sepenuhnya melaksanakan pelayanan prima, akan tetapi selalu memberikan inovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam pembuatan paspor. Inovasi pembayaran paspor secara online melalui payment gateway tidak dapat diteruskan karena dalam mengeluarkan kebijakan, Kementerian Hukum dan HAM RI tidak memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait dengan penerimaan negara. Untuk dapat melaksanakan pembayaran paspor secara online sesuai dengan peraturan yang berlaku diperlukan adanya koordinasi antara Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Kementerian Keuangan.

As form of increased excellent service for the community, born the online payment system in Indonesia. One example is the payment system for passport online conducted by the Directorate General Immigration with use the payment gateway. However, the payment system could not be continued sparking problems related to provision of services passport to the community. Research methodology is law normative empirical that looked and poring over data law secondary with support primary data from a qualitative interview to speakers selected relating to the system implementation online payment gateway the Directorate General of Immigration, The Ministry of Law and Human Right of The Republic of Indonesia. Directorate General of Immigration not fully implement the excellent service, but always make innovation in providing services to the public, especially to the passport service. Innovation payment passport online through payment gateway cannot be passed on because in issued of policy, The Ministry of Law and Human Rights of The Republic of Indonesia does not consider to legislation relating to the state revenues. To implement payment of passport online in accordance with applicable regulation need for coordination between the Ministry of Law and Human Rights and The Ministry of Finance.

Kata Kunci : sistem pembayaran, payment gateway, Imigrasi, Paspor, Pelayanan Prima.