SINERGI ANTAR INSTANSI PEMERINTAH DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN HUTAN DI LUAR KAWASAN HUTAN NEGARA DALAM RANGKA PEMENUHAN LUAS KAWASAN HUTAN MINIMAL DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DIMAS GALIH KUSUMA, Dr. Nunuk Dwi Retnandari

2016 | Tesis | S2 Administrasi Publik

Pengembangan hutan di luar kawasan hutan negara di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan kebijakan yang melibatkan berbagai stakeholder baik dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten. Secara umum pemerintah memiliki peran untuk memfasilitasi, mendukung dan menjaga keseimbangan fungsi hutan rakyat baik dari sisi ekologis, ekonomis maupun sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui instansi pemerintah mana saja yang terlibat dalam kebijakan pengembangan hutan di luar kawasan hutan negara serta untuk mengetahui sinergi yang terbangun selama ini. Selain menggunakan pendekatan berdasarkan wewenang bidang kehutanan yang diatur dalam perundang-undangan, juga menggunakan wawancara dengan beberapa kelompok tani hutan di semua kabupaten yang ada di DIY selaku penerima dampak kebijakan. Disamping itu juga dilakukan wawancara dengan lembaga swadaya masyarakat untuk mendapat gambaran mengenai dinamika peran masing-masing instansi di lapangan. Penelitian ini juga berusaha mendeskripsikan sinergi antar instansi yang ada berdasarkan enam kriteria keberhasilan sinergi menurut Deseve. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 10 instasi pemerintah yang terlibat langsung dalam pengembangan hutan di luar kawasan hutan negara di DIY yang terdiri dari 1 instansi pemerintah pusat, 2 instansi pemerintah provinsi dan 7 instansi pemerintah kabupaten. Namun setelah berlakunya UU No.23 Tahun 2014 maka instansi yang terlibat langsung dalam pengembangan hutan di luar kawasan hutan negara hanya tinggal 3 instansi yaitu 1 instansi pemerintah pusat dan 2 instansi pemerintah provinsi. Adapun sinergi antar para stakeholder yang terlibat belum terjalin secara optimal. Ditandai dengan masih adanya 2 indikator keberhasilan sinergi yang belum tercapai dari total 6 indikator yang ada yaitu pada indikator komitmen terhadap tujuan (commitment to a common purpose) dan kepercayaan diantara para pihak (Trust among the participant). Implementasi kebijakan pengembangan hutan di luar kawasan hutan negara di DIY menunjukkan fenomena yang menarik. Meski sinergi antar instansi pemerintah yang ada kurang berjalan secara optimal, penambahan luasan hutan rakyat selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun perbaikan dari sisi kebijakan mutlak untuk dilakukan karena hutan rakyat yang ada saat ini tidak termasuk dalam kawasan hutan sehingga luas kawasan hutan minimal di DIY secara yuridis mustahil untuk dicapai.

Forest development outside the state forest area in Yogyakarta is a policy that involves various stakeholders from government, the provincial government and local government districts. In general, governments have a role to facilitate, support and maintain the balance of private forest functions both in terms of ecological, economic and social. This study aims to determine which government agencies are involved in the policy development in the forest outside the forest area of the country as well as to determine the synergy that is built up over the years. In addition to using an approach based forestry authority set out in legislation, also uses interviews with some forest farmer groups in all districts in the province as the receiver of the policy impact. Besides, it also conducted interviews with non-governmental organizations to get an idea of the dynamics of the role of each institution in the field. The study also tried to describe the synergy between existing agencies based on the six criteria of success according Deseve synergies. The results showed that there were 10 government institutions directly involved in the development of forests outside of state forest land in DIY consisting of one central government agencies, two provincial government agencies and seven local government agencies. However, after the enactment of Law No. 23 of 2014, the government agency directly involved in the development of forest outside the state forest agency is only one central government agencies and two provincial government agencies. The synergy among the stakeholders involved has not established optimally. Characterized by the presence of two indicators of success has not been achieved synergies of a total of 6 indicators that exists is the indicator of commitment to a common purpose and trust Among the participant. Implementation of development policies in the forest outside state forest areas in the DIY shows an interesting phenomena. Although synergy among government agencies that there is less running optimally, additional forest area people always increase every year. However, improvements in terms of absolute discretion to do because of the forest people who were not currently included in forest areas so that a minimum forest area in DIY legally impossible to achieve.

Kata Kunci : Sinergi, Hutan Rakyat, Implementasi Kebijakan, Instansi Pemerintah