KEBIJAKAN SUBSIDI DI RSUD PROF. DR. H.M. CHATIB QUZWAIN SETELAH MENJADI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) KABUPATEN SAROLANGUN

BUDI ANDIYANTO, k Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D; M. Faozi Kurniawan, SE., Akt., MPH

2016 | Tesis | S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat

Latar belakang : Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. H.M. Chatib Quzwain sebagai Rumah Sakit pusat rujukan di Kabupaten Sarolangun yang diresmikan pada tahun 2007, saat ini sudah berstatus tipe kelas C sesuai keputusan Menkes No. 432/MENKES/SK/V/2008. Penyelenggaraan pelayananan kesehatan RSUD Prof. DR. H.M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun masih jauh dari harapan, salah satunya penyebabnya masih minimnya anggaran yang diberikan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan dalam menjalankan tugasnya sebagai pusat rujukan pelayanan kesehatan. Perubahan status RSUD Prof. DR. H.M. Chatib Quzwain menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) secara penuh melalalui Keputusan Bupati Sarolangun No.367/RSUD/2013, memberikan kemudahan berupa fleksibilatas pengelolaan keuangan. Disisi lain ada pendapat yang over estimate dari pemerintah daerah terhadap keberadaan BLUD, Pemerintah daerah beranggapan dengan adanya perubahan menjadi BLUD, rumah sakit akan benarbenar mandiri dan lepas dari beban pembiayaan pemerintah daerah, termasuk belanja modal bahkan pembayaran gaji pegawai. Menurut Trisnantoro (2009) Perubahan menjadi BLU bersifat public good, bukan private good, Rumah sakit BLU mempunyai pelayanan yang menjadi tanggung jawab negara Sehingga diperlukan subsidi yang berkelanjutan. Tujuan: Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kebijakan Subsidi di RSUD Prof. DR. H.M. Chatib Quzwain setelah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Tahun 2015. Metode: Penelitian ini merupakan riset kebijakan secara kualitatif dengan rancangan studi kasus untuk menganalisis kebijakan, yang difokuskan pada aktor kebijakan, konteks, isi, dan proses kebijakan. Hasil: Subsidi yang diterima di RSUD Prof. DR. H.M. Chatib Quzwain setelah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), berupa biaya opersasional dan belanja pegawai; Stakeholder di Kabupaten Sarolangun yang berperan aktif dalam proses kebijakan Subsidi di RSUD Prof. DR. H.M. Chatib Quzwain sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya masing-masing; Faktor konteks kebijakan yang mempengaruhi adalah perubahan status RSUD Prof. DR. H.M. Chatib Quzwain menjadi BLUD dengan status Penuh dan faktor ekonomi yang dipengaruhi oleh kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sarolangun; Konten/isi kebijakan Subsidi di RSUD Prof. DR. H.M. Chatib Quzwain hingga saat ini belum ada. Proses kebijakan kebijakan Subsidi di RSUD Prof. DR. H.M. Chatib Quzwain dilakukan secara top down dari Pemerintah Daerah. Kesimpulan: kebijakan Subsidi di RSUD Prof. DR. H.M. Chatib Quzwain setelah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebaiknya diberikan berkelanjutan karena rumah sakit merupakan pelayanan publik yang sifatnya public goods;

Background : Organization of health ministry of RSUD Prof. DR. H.M. Chatib Quzwain Sarolangun regency is further from the expectation; one of the reasons is the budget lack from local government to finance needs in carrying out its duties as a health care referral centre. Status changing of RSUD Prof. DR. H.M. Chatib Quzwain becomes Local Public Service Agency (BLUD) based on Sarolangun Regent's Decision No.367/RSUD/2013; it gives flexibility to manage finances. In contrast, there is an over estimate opinion from government to the existence of BLUD; Local government assumes that by becoming BLUD, hospital will become independent and escape from the burden of financing local government; it includes capital expenditures even payroll clerk. According to Trisnantoro (2009), becoming BLU aims to be public good, it is not private good, hospital of BLU has services which become the state‟s responsibility, so it is needed continuity subsidy. Aim : The aim of this study is analyzing the subsidy policy in RSUD Prof. DR. H.M. Chatib Quzwain after becoming Local Public Service Agency (BLUD) Sarolangun Regency in 2015. Method : This study is descriptive research by using qualitative method casestudy to analyze the subsidy policy in RSUD Prof. DR. H.M. Chatib Quzwainafter becoming Local Public Service Agency (BLUD), that is focused on stakeholders, context of the policy, the contents of the policy and the policyprocess. Results: Subsidies which was received in RSUD Prof. DR. H.M. Chatib Quzwainafter becoming Local Public Service Agencies (BLUD) is in the form ofopersasional and shopping costs employees; Sarolangun district stakeholders who play an active role in the process of a policy of Subsidies in RSUD Prof. DR. H.M. Chatib Quzwain which is suitable with their task, the subject matter and itsfunction; the affecting public context factors is the status change of RSUD Prof. DR. H.M. Chatib Quzwain to BLUD with full status and economic factor which isinfluenced by Sarolangun Regency regional financial capability; there is nocontent of subsidy policy in RSUD Prof. DR. H.M. Chatib Quzwain until now. The process of subsidy policy in RSUD Prof. DR. H.M. Chatib Quzwain was done in top down from local government. Conclusion: The subsidy policy in RSUD Prof. DR. H.M. Chatib Quzwain after becoming Local Public Service Agency (BLUD) should be given sustainablybecause hospital is a public service which has public goods purpose.

Kata Kunci : i : Analisis Kebijakan, Subsidi, Rumah Sakit