KAJIAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA TARAKAN

SONYA WIJAYANTI, Prof. Dr. Su Ritohardoyo, M.A; Dr. Djaka Marwasta, S.Si, M.Si

2016 | Tesis | S2 Ilmu Lingkungan

Pertumbuhan penduduk dan perkembangan daerah menimbulkan pertambahan volume sampah. Permasalahan sampah membutuhkan penanganan khusus, baik di permukiman pesisir maupun di permukiman non pesisir. Diperlukan kebijakan pengelolaan sampah yang terpadu sehingga pengelolaan sampah berjalan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan pengelolaan sampah; mengkaji persepsi masyarakat terhadap kebijakan pengelolaan sampah dan rekemondasi penyempurnaan kebijakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di kota Tarakan. Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi dengan metode survey. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan : 1) Perencanaan berkategori baik karena sudah tersusun dan terukur. Pembiayaan cukup baik, namun belum sesuai dengan SNI dimana belum ada keterlibatan masyarakat untuk retribusi pengelolaan sampah. Peraturan perundangan sudah baik, karena dimiliki untuk pengelolaan sampah tinggal penerapan sangsi dan reward. Tata laksana kelembagaan pengelolaan sampah kota tarakan sudah baik dengan adanya lembaga yang melaksanakan dengan kualitas dan kuantitasnya. Kebijakan teknis operasional pengelolaan sampah sedang, masih perlu perbaikan teknis operasional pengelolaan sampah di permukiman pesisir, dan peningkatan teknis operasional di permukiman non pesisir. Kebijakan dalam hal peningkatan peran serta masyarakat perlu ditingkatkan dalam hal sosialisasi dan pendampingan serta penyediaan fasilitas pengelolaan sampah berbasis masyarakat (kompositing dan bank sampah). 2) Tingkat pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan sampah tinggi, Tingkat persepsi masyarakat terhadap kebijakan pengelolaan sampah sedang. Dan tingkat pendidikan memberikan kontribusi terhadap pengetahuan dan persepsi masyarakat terhadap kebijakan pengelolaan sampah. 3) Kebijakan pengelolaan sampah perlu diperbaiki berdasarkan evaluasi kebijakan pengelolaan sampah yang dilaksanakan dan persepsi masyarakat. Kebijakan program kegiatan atau sistem operasional pengelolaan sampah yang dilaksanakan di permukiman pesisir dan non pesisir, serta kebijakan peran serta masyarakat perlu diperbaiki.

Population growth and development causing increase volume of waste. Waste problems was required special handling, in the coastal settlements and in the land settlements. Therefore, it was required a waste management policy that is carried out in an integrated. In line with the background of the study above, this present study was conducted in order to identify the waste management policy; identify the public perception of waste management policy by Tarakan Government and make recommendation community based waste management in city of Tarakan. After the data analysis it was found that : 1) Planning of waste management is either because it can compose and measure. Funding is quite good, but not accordance with SNI where there has been no community involvement to levy waste management. Legislation has been good, because it is owned to stay the implementation of the waste management of sanctions and rewards. The management of municipal solid waste management has been good with the organization that conducts the quality and quantity. Technical and operational waste management was still necessary, in coastal settlements technical and operational of waste management have to improvement. Policies in terms of increased public participation needs to be improved in terms of socialization and mentoring and the provision of community-based waste management facility. 2) The public knowledge about waste management is high. The public perceptions of waste management policy is medium. And the level of education contributes to the knowledge and the public perception of waste management policy. 3) waste management policy needs to be adjusted based on the evaluation of waste management policy is implemented and public perception. Policy action programs or operational system of waste management is carried out in the coastal and land settlements, as well as public participation policies need to be improved.

Kata Kunci : kebijakan, pengelolaan, sampah, persepsi