PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA WARALABA DALAM PERJANJIAN FRANCHISE TERKAIT PENGEMBANGAN KEMITRAAN WARALABA UNTUK JENIS USAHA JASA MAKANAN DAN MINUMAN (Studi Kasus Perjanjian Kerjasama Peluang Usaha Es Teh Cap Poci)

IDA BAGUS GAGA ADITYA PRAYUDHA, Hariyanto, S.H., M.kn.

2016 | Tesis | S2 Hukum

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aspek-aspek dalam pengaturan waralaba yang dapat menimbulkan perlindungan hukum terabaikan sehingga dapat menjadi bahan acuan bagi pengaturan waralaba nantinya untuk dapat lebih menjamin kepastian hukum bagi para pihak. Penelitian yang hendak dilaksanakan ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat analisis deskriptif dengan studi kepustakaan, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, buku-buku dan dapat berupa pendapat para sarjana. Perjanjian franchise merupakan suatu perjanjian tertulis yang berbentuk perjanjian standart/baku yang secara tidak langsung menyebabkan adanya posisi dominan salah satu pihak. Ini merupakan aspek awal yang dapat menimbulkan perlindungan hukum terabaikan terutama bagi penerima, dimana penerima waralaba tidak memiliki posisi tawar untuk dapat bernegosiasi mengenai penentuan materi perjanjian. Posisi dominan tersebut juga mengatur mengenai pemutusan hubungan bisnis dimana di dalam Peraturan Pemerintah dan juga Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia hal tersebut tidak diatur secara rinci dan belum sepenuhnya dapat memberikan perlindungan hukum bagi penerima waralaba. Pemutusan hubungan bisnis merukan aspek selanjutnya yang dapat menimbulkan perlindungan hukum terabaikan. Apabila dalam perjanjian waralaba tersebut tidak dicantumkan klausula tentang perlindungan hukum bagi para pihak, maka pada dasarnya penerima waralaba belum memperoleh perlindungan hukum sebagaimana mestinya. Sebaiknya di dalam pengaturan waralaba nantinya lebih dapat memberikan posisi setara bagi para pihak baik dalam proses pra perjanjian maupun dalam proses pelaksanaan perjanjian dengan didasari atas asa utama yaitu itikad baik.

The purpose of this study was to determine aspects of franchise arrangements that could give rise to legal protection neglected so that it can be a reference for future franchise arrangements in order to ensure legal certainty for the parties. The study, to be carried on a normative legal research with a descriptive analysis of the study of literature, which uses secondary data such as legislation, legal theory, books and may include the opinions of the scholars. Franchise agreement is a written agreement in the form of a standard agreement / raw indirectly led to the dominant position of either party. This is an original aspect that can cause the least legal protection especially for the recipient, where the franchisee does not have the bargaining power to negotiate the determination of the material agreement. The dominant position also regulates the termination of business relationships which in government regulation and the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia it is not regulated in detail and has not been fully able to provide legal protection for franchisees. Termination of the business relationship merukan further aspect which can give rise to legal protection is neglected. If the franchise agreement is not included clauses on the protection of the law for the parties, then basically the franchisee has not yet obtained legal protection as it should. Preferably in a franchise arrangement will be able to provide similar position for the parties in both the pre-agreement process and in the implementation process based on the agreement with the main asa good faith.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perjanjian Waralaba/Legal Protection, Franchise Agreement