Pelaksanaan Roya Partial Hak Tanggungan Di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta

DWI FRANSISKA DEWI, Ninik Darmini, S. H., M. Hum

2016 | Tesis | S2 Kenotariatan

Penulisan tesis ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan Roya Partial yang tidak dinyatakan secara tegas dalam APHT, dan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan yang diambil oleh Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta dalam melaksanakan Roya Partial terkait adanya peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan. Penelitian ini bersifat yuridis empiris, dengan menggunakan data yang diperoleh melalui bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan materi penelitian seperti bahan kepustakaan dan dokumen, serta data yang diperoleh di lapangan yang dilakukan dengan pedoman wawancara. Hasil penelitian dianalisis secara kualitatif dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Roya Partial terhadap Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta yang tidak dinyatakan dalam APHT, dalam praktek dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Hal yang melatarbelakangi dapat dilaksanakannya Roya Partial yang tidak dinyatakan dalam APHT adalah adanya kesepakatan tambahan secara tertulis (adendum); 2) Kebijakan Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta terhadap peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan, yaitu dengan meminta dibuatkan adendum yang isinya mengenai kesepakatan antara kreditor dan debitor untuk melakukan Roya Partial.

This study aimed to identify and analyzed the implementation of Partial Roya which is not firmly stated in the mortgage deed, and to analyzed the policy taken by the Land Office of Yogyakarta in implenting Partial Roya, in relation to the conflicting legislations. This is a juridical empirical study, using data obtained from legal materials related to the topic of concern such as literature reviews and documents, and data collected from the field by means of interviews. Results were analyzed qualitatively in descriptive form. The results showed : 1) Partial Roya on mortgage at the Land Office of Yogyakarta, which is not firmly stated in the mortgage deed, is in practical smoothly implemented. The reason behind the smooth implementation is due to the existence of additional agreement (addendum), 2) The policy of the Land Office of Yogyakarta on the conflicting legislations by making addendum on agreement between creditor and debitor to perform Partial Roya.

Kata Kunci : Roya Partial, Hak Tanggungan, Adendum