EVALUASIPENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (Studi pada Pemerintah Kota Yogyakarta)
HASTANTI AGUSTIN R, Prof. Dr. Abdul Halim, M.B.A., Ak., CA.
2015 | Tesis | S2 AkuntansiDisahkannya undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu perubahan kebijakan fiskal yang cukup fundamental bagi penyelenggaraan otonomi daerah. Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berdampak pada konsekuensi perubahan yang cukup signifikan mengenai pengaturan hubungan pusat dan daerah, khususnya dalam penerimaan dan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan secara deskriptif pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan Perkotaan (PBB P2) di Pemerintah Kota Yogyakarta. Dengan menggunakan analisa empat kuadran Friedman dan analisa rasio. Hasil dari penelitian ini adalah efektivitas pengelolaan PBB P2 di DPDPK Kota Yogyakarta berdasarkan jumlah rupiah pemungutan sebesar 137,87% dengan kriteria efektivitas sangat efektif. Efisiensi pengelolaan PBB P2 pada tahun pertama pengelolaan sebesar 2,99% dengan kriteria efisiensi sangat efisien. Kontribusi penerimaan PBB P2 sebesar 3,81% dari pendapatan daerah Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2012, memberikan kenaikan kontribusi sebesar 0,28% dengan kriteria kontribusi sangat kurang. Pengelolaan PBB P2 di DPDPK Kota Yogyakarta berdasarkan pendekatan empat empat kuadran Friedman berada pada kuadran IV yaitu berbasis pada kualitas dari dampak. Kuadran kualitas dari dampak menunjukkan pengelolaan collection tax yang baik terhadap potensi pajak PBB P2. Kendala pengelolaan PBB P2 di DPDPK Kota Yogyakarta yaitu tidak ada SOP pengelolaan PBB P2, penilaian untuk reklasifikasi NJOP, peraturan walikota untuk NJOP dan pemutakhiran basis data.
The legitimation of constitution No. 28 Year 2009 on Local Tax and Retribution was one of fundamental fiscal policy change for local autonomy government. The implementation of the local regulation of Yogyakarta City Number 2 Year 2011 on Property Tax significantly affects the relation adjustment of centre and local, especially on Property Tax collection and administration. This study is purposed to descriptively expose Property Tax (PBB P2) management in Yogyakarta City Government by using Friedman four quadrans analysis and ratio analysis. The result of this study was PBB P2 management effectiveness in DPDPK Yogyakarta City based on the number of rupiah collection at 137,87% with the criteria of very effective. PBB P2 management effectiveness on the first year of collection was at 2,99% with the effectiveness criteria of very efficient. The contribution of PBB P2 collection was at 3,81% of the Yogyakarta City Government local revenue on year 2012, gave contribution increase at 0,28% with the contribution criteria of very insufficient. PBB P2 management in DPDPK Yogyakarta City based on Friedman four quadrans approach was in quadran IV that is based on the quality of effect. Quality quadran of the effect showed good tax collection management toward PBB P2 tax potency. The problem of PBB P2 management in DPDPK Yogyakarta City were the unavailability of PBB P2 management SOP, valuation for Sales Value of Taxable Object (NJOP) reclassification, Major regulation for NJOP and data base updates.
Kata Kunci : undang - undang No. 28 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011, Pengelolaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Kot